MENYOAL SENSITIVITAS DAERAH TERHADAP ISU KEMISKINAN

Pengantar

Tulisan ini di dasarkan pada tinjauan sederhana terhadap dokumen perencanaan daerah untuk melihat kebijakan umum perencanaan daerah dalam upaya penanganan kemiskinan. Tujuan dari riset ini sebenarnya lebih kepada untuk Menyusun instrumen penilaian kualitas dokumen perencanaan terutama dalam rangka mengidentifikasi isu kemiskinan didalam dokumen tersebut, Mengidentifikasi konsistensi berbagai dokumen perencanaan daerah dalam kaitannya penanganan isu kemiskinan, dan Mengidentifikasi korelasi antara alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan dengan angka kemiskinan, serta Mengidentifikasi korelasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dengan angka kemiskinan. Dalam hal ini juga ruang lingkup yang dilakukan dalam studi ini menyangkut penilaian atas tinjauan perencanaan dan kemiskinan, kondisi umum kemiskinan di wilayah penelitian, serta korelasi dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menenghan Daerah (RPJMD) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RPKD) dengan isu kemiskinan. Daerah tinjauan yakni Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, dan tidak ada maksud spesifik atau alasan khusus dalam pemilihan daerah tinjauan.

Secara sederhana metodologi yang di gunakan dalam riset ini lebih kepada aspek referensi perencanaan untuk melihat konsepsi perencanaan yang ada di daerah serta konsepsi kemiskinan, dan selanjutnya instrumen penilaian di lakukan untuk melihat subtansi dari masing-masing dokumen perencanaan sejauh mana dokumen tersebut membahas tentang isu kemiskinan, dan juga untuk melihat aspek kebijakan arah pembangunan, reformasi kelembagaan, peraturan daerah, dan pada fungsi program kegiatan tahunan untuk melihat lebih detil program masing-masing fungsi pemerintahan apakah apakah ada pembahasan spesifik terhadap isu kemiskinan. Dan dalam melakukan penilaian juga di laksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang terdiri dari 4-5 orang dengan tujuan agar hasil penilaian terhadap berbagai dokumen tidak subjective dan akurasinya dapat di andalkan.

Hasil Studi

Sampai sejauh ini, berbagai perencanaan pembangunan daerah masih banyak yang belum secara jelas mengarah pada orang miskin (pro poor). Isu kemiskinan cenderung dijadikan jargon, strategi dan kebijakan yang diambil pemerintah sering berseberangan dengan kondisi riil dilapangan. Program-program pembangunan yang pro poor pun banyak yang tidak jelas baik secara alokasi anggaran maupun tolok ukur dan capaian kinerja. Hal-hal inilah yang menyebabkan upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan menjadi tidak terencana dengan baik dan tidak tepat sasaran.

Instrumen Evaluasi Dokumen Perencanaan

Sebagai suatu instrumen penilaian dan evaluasi, panduan ini bukan ditujukan untuk memberikan keputusan penilaian, melainkan lebih ditujukan untuk membantu pemerintah daerah di dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kandungan dokumen rencana terkait dengan kemiskinan atau pro poor yang memungkinkan pemerintah daerah dapat menyempurnakannya secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.

Instrumen ini dirancang untuk menilai dan mengevaluasi hanya aspek-aspek yang esensial dan strategis dalam dokumen rencana, memerlukan waktu penilaian yang relatif singkat dan dapat digunakan oleh penilai dengan pendidikan, kualifikasi, dan pengalaman perencanaan menengah. Adapun landasan hukum dari instrumen ini adalah: UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN, UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SE Menteri Dalam Negeri No 050-2020-SJ tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Sesuai dengan tujuan peneltian ini maka dokumen perencanaan yang akan dinilai adalah dokumen perencanaan daerah dalam lingkup kota/kabupaten sehingga lebih menyeluruh dan tidak sektoral. Adapun dokumen yang digunakan untuk penilaian ini, adalah :Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sesuai dengan subtansinya bahwa dalam dokumen ini yang menjadi fokus penelitian adalah profil, indikator makro ekonomi, isu strategis, arah pembangunan dan sasaran pembangunan. Dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Untuk RPJMD, fokus penilaiannya adalah profil, indikator makro ekonomi, isu strategis, tujuan, strategi, kebijakan, prioritas pembangunan, tolok ukur kinerja, alokasi anggaran, reformasi kelembagaan dan rencana pengembangan peraturan daerah. Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam RKPD yang menjadi fokus penilaian adalah profil, indikator makro ekonomi, isu strategis, strategi, kebijakan, prioritas pembangunan, tolok ukur kinerja, alokasi anggaran dan program-program yang dirinci per fungsi pemerintahan.

Dasar Pertimbangan Pemilihan Variabel Penilaian

Pemilihan variabel yang digunakan dalam penilaian ini didasarkan cakupan subsatnsi dari masing-masing dokumen dimana : Profil, ini untuk melihat apakah profil daerah yang termuat dalam dokumen perencanaan itu sudah membahas kemiskinan dan sejauh mana profil ini dapat dijadikan salah satu dasar dalam perencanaan. Di dalam profil ini juga idealnya tidak hanya memuat jumlah penduduk miskin saja tetapi dibahas juga apa yang menyebabkan kemiskinan sehingga dalam perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan program lebih tepat sasaran. Indikator Makro Ekonomi, sering kali dalam berbagai dukumen perencanaan ditemui indikator makro ekonomi dimana inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi sering yang menjadi fokus. Indikator makro seharusnya juga membahas tentang tingkat pengangguran dan angka kemiskinan sehingga proyeksi pendapatan lebih akurat dan alokasi anggaran dapat tepat sasaran. Isu Strategis, analisis profil diharapkan mampu menunjukkan kesenjangan antara pencapaian saat ini dengan pencapaian yang diharapkan. Ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Analisis gap inilah yang menjadi salah satu dasar perumusan isu strategis. Arah Pembangunan, merupakan koridor-koridor pembangunan selama kurun waktu 20 tahun ke depan dimana aspek keruangan juga diperhatikan sehingga jika ada upaya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang, diarah pembangunan inilah seharusnya sudah dimunculkan. Sasaran, merupakan target yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dimana upaya pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan harus memiliki target yang jelas. Tujuan, dikembangkan dari isu strategis daerah dimana dalam perumusannya harus spesifik, dapat diukur, dapat diterima, realistik dan memiki rentang waktu yang jelas. Jika didalam isu stretegis sudah muncul persoalan kemiskinan, tentu saja dalam perumusan tujuan juga akan terdapat upaya-upaya untuk mengatasi isu tersebut. Strategi, langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan mengatasi isu-isu strategis. Kebijakan, arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dimana ini merupakan penghubung antara strategi yang diambil dengan program-program yang direncanakan (resources deployment). Prioritas Pembangunan, merupakan pernyataan tema pembangunan yang terfokus dimana berbagai upaya daerah akan difokuskan pada prioritas pembangunan tersebut. Tolok Ukur Kinerja, keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur Alokasi Anggaran, merupakan besaran anggaran yang akan diterima untuk menjalankan program/kegiatan dimana dalam pengalokasian anggaran seharusnya didasarkan prioritas pembangunan. Reformasi Kelembagaan, untuk mengefektifkan pelaksanaan RPJMD dimana isu-isu yang dibawa oleh calon bupati/walikota tidak jauh dari kemiskinan, maka jika dalam artikulasi visi dan misi bupati/walikota ke dalam dokumen RPJMD pembentukan suatu komisi yang fokus pada penanganan kemiskinan merupakan suatu langkah yang konkrit untuk mengentaskan kemiskinan. Pengembangan Peraturan Daerah, selain reformasi kelembagaan upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan perlu kiranya didukung adanya aspek legal seperti penyusunan qanun yang secara spesifik memuat kebijakan pengentasan kemiskinan. Program Tiap Fungsi, ini untuk melihat secara detil fungsi pemerintahan mana yang sudah memasukkan program-program dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Teknik Evaluasi

Evaluasi dengan instrumen ini dibuat sedemikian rupa sehingga penilaian hanya melihat ada atau tidak variabel-varibel yang digunakan dan sejauh mana substansi variabel tersebut menggambarkan kemiskinan. Jika tidak ada diberi skor 0 dan jika ada diberi skor 1 5 (sesuai dengan kualitas substansi variabel). Untuk masing-masing dokumen tedapat sejumlah pertanyaan dan skor maksimal yang mungkin didapat.

Kesimpulan

Dari studi yang di lakukan, maka beberapa kesimpulan yang di dapat dari hasil penilaian tersebut adalah: Secara total, Kota Banda Aceh lebih baik dalam upaya pengentasan kemiskinan dimana nilai total yang didapat 42.12 % sedangkan Kabupaten Aceh Besar hanya 38.82 %. Hal ini dapat terbalik jika dalam menyusun RPJPD, Kabupaten Aceh Besar memasukkan isu kemiskinan. Untuk RPJPD, Kota Banda Aceh mendapat nilai 52 % dan Kabupaten Aceh besar 0 % (RPJPD belum disusun) dimana komponen yang harus diperbaiki yaitu indikator makro ekonomi harus mempertimbangkan angka kemiskinan dan sasaran untuk mengurangi kemiskinan harus dipertajam. Untuk RPJMD, Kabupaten Aceh Besar mendapat nilai lebih baik dimana kualitas RPJMD sudah 40 % mempertimbangkan kemiskinan sedangkan Kota Banda Aceh hanya 38.18 %. Adapun komponen yang perlu diperbaiki yaitu indikator makro ekonomi harus mempertimbangkan angka kemiskinan, reformasi kelembagaan dan penyusunan peraturan daerah untuk menanggulangi kemiskinan semestinya diprogramkan dan tolok ukur capaian juga harus dipertajam. Begitu juga untuk RKPD, kualitas RKPD Kabupaten Aceh Besar (48.89 %) lebih baik dibandingkan RKPD Kota Banda Aceh (45.56 %) dalam menangani kemiskinan. Adapun komponen yang perlu diperbaiki yaitu indikator makro ekonomi harus mempertimbangkan angka kemiskinan, strategi dan kebijakan harus dijelaskan dan tolok ukur capaian juga harus diperjelas. Untuk Kota Banda Aceh, diantara ketiga dokumen perencanaan tersebut RPJPD lah yang kualitasnya bagus dalam arti sudah mempertimbangkan kemiskinan (52 %). Sedangkan RPJMD kualitasnya paling rendah dalam mempertimbangkan kemiskinan dimana nilai yang didapat hanya 38.18 % dan RKPD kualitasnya 45.56 % sudah mempertimbangkan kemiskinan. Untuk Kabupaten Aceh Besar, diantara dua dokumen perencanaan yang ada, RKPD memiliki kualitas lebih baik (48.89 %) dibanding RPJMD (40 %) terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Walaupun angka kemiskinan Kota Banda Aceh relatif rendah (7,5 %) tetapi upaya untuk mengentaskan kemiskinan sudah tercermin dari berbagai dokumen perencanaan yang ada. Ini menjadi tidak signifikan ketika angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar mencapai 28 % tetapi upaya untuk pengentasan kemiskinan yang tercermin dari dokumen perencanaan yang ada hanya 38.82 %. Jika dilihat dari alokasi anggaran yang ada dimana belanja rutin (format Kepmendagri 29/2002) masih diatas 60 % ternyata angka kemiskinan per tahunnya menunjukkan tren yang menurun. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ternyata tidak berkorelasi terhadap penurunan angka kemiskinan. Secara rasional bahwa ketika partisipasi masyarakat tinggi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat direfleksikan dalam APBD sehingga ini dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada, tetapi faktanya adalah tidak demikian.

Catatan: Tulisan ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh tim riset La kaspia Institute (hasil riset lengkap tercatat dalam arsip riset lembaga dan dapat di pertanggungjawabkan secara Ilmiah)

Januari 10, 2008 at 3:41 am Tinggalkan komentar


Daftar Pengunjung

  • 482,622 hits
Oktober 2014
S S R K J S M
     
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Feeds

Koleksi Album

More Photos

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: