Tulisanku : Tentang Acehku

“ Sebuah Renungan atas Kegagalan Gerakan Mahasiswa Aceh”

Misi pembebasannya dari penindasan totaliter mantan Soeharto mendapatkan stereotip positif dan apresiasi yang besar dari seluruh rakyat Indonesia. Kenginan untuk hidup lebih baik dan berdaulat mendorong gerakan besar yang di usung oleh Mahasiswa pada saat itu. Gerakan yang di pelopori mahasiswa ini kemudian di kenal dengan gerakan aktivis 98 sebagai simbol jatuhnya rezim orde baru. Keberhasilan gerakan aktivis 98 menumbang rezim orde baru ternyata merupakan sikap spontanisme untuk menyahuti tuntutan besar rakyat yang di terhimpit persoalan ekonomi, seperti naiknya harga-harga barang dan kekacauan sistem ekonomi politik pada saat itu. Gerakan aktivis 98 ini juga tidak meletakan landasan yang ingin di capai tentang Indonesia baru pada saat itu. Hal ini menyebabkan terjadinya fragmentasi gerakan mahasiswa di tengah kebingungan akan nasib dan masa depan bangsa ini. Kebingungan ini di manfaatkan dengan sangat cermat oleh kekuatan-kekuatan ekonomi rezim orde baru yang dengan cepat berhasil mengkonsolidasikan dirinya dengan membentuk kekuatan politik yang baru yang selanjutkan akan mengamankan kepentingan ekonomi dan politik mereka tentunya.

Proses ini selanjutnya mendorong muncul dan lahirnya organ-organ dan buffer-buffer aksi yang bekerja untuk melakukan pengorganisasian isu, pengorganisasi rakyat dan berbagaii gelombang demonstrasi di Aceh. Munculnya sejumlah aktivis gerakan 98 sebagai ,motor penggerak dengan mengusung teori-teori pembebasan dan keadilan untuk Aceh semakin mendorong dinamika pergulatan pemikiran dan pergerakan aktivis 98. sebut aja misalnya tokoh-tokoh 98, Kausar, Ari Maulana, Islmuddin, Taufik Abda, dan Muhammad Nazar. Gerakan ini terus mengartikulasikan diri dan terfragmentasi dalam gerakan-gerakan yang lebih kecil. Sebut saja misalnya kawan-kawan Kausar dengan Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), Islamuddin dengan Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh (Karma) dan Muhammad Nazar dengan Sentral Informasi Referendum Aceh (Sira) dalam proses pencarian bentuk gerakan dan ketokohan yang melekat pada masing-masing Buffer ini, mengalami pasang surut gerakan. Baik akibat tindakan represivitas dan teror dalam bentuk terapi kejut yang di pertontonkan kepada para aktivits-aktivis yang di anggap pro dengan gerakan pemisahan diri yang menguat pada saat itu. Cara memandang dan melihat Aceh yang lebih baik juga menyebabkan terjadinya faksinasi gerakan mahasiswa Aceh Sendiri. Sampai pada puncaknya pada saat di berlakukannya Status Keadaan Gawat darurat untuk Provinsi Aceh (Darurat Militer) bertambah lengkaplah alat kekuasaan militeristik pada saat itu atas nama keutuhan Negara Republik Indonesia untuk menghancurkan, memintai keterangan sampai tindakan untuk menangkap setiap siapa saja yang patut di duga melakukan pengorganisiran dan pengorganisasian rakyat yang dapat membahayakan jargon NKRI pada saat itu.

Tentu saja ada kesamaan kesalahan yang di lakukan antara Gerakan Mahasiswa Aceh dan Gerakan Mahasiswa pada bulan May, yakni tentang konsep dan teori kehidupan rakyat yang lebih baik yang tidak selesai dalam tataran praktek dan ide. Akibatnya kita bisa melihat bahwa tidak ada sama sekali gerakan Mahasiswa 98 di Aceh yang memberikan sebuah paradgima dengan ide perubahan sosial rakyat yang lebih masif. Dan kemudian dalam perjalananya banyak juga tokoh-tokoh dari gerakan Mahasiswa 98 tersebut yang mencapai posisi-posisi penting dalam lingkaran kekuasaan. Sebut saja Misalanya Muhammad Nazar yang kemudian menjadi Wakil Gubernur Aceh, Islamuddin yang menjadi Wakil Walikota Sabang, Fuadri Wakil Walikota Aceh Barat, Nasruddin Abu Bakar Wakil Bupati Aceh Timur dan beberapa tokoh-tokoh gerakan Mahasiswa 98 yang dulunya berteriak dengan ide perubahan tatanan sosial yang dalam perjalanannya pasca Tsunamy banyak yang menempati posisi penting di Beberapa Lembaga Donor dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD Nias sepertinya telah menemukan makna perubahan sosial dalam perspective yang lebih sederhana dan kecil yang mereka telah capai. Bahwa ketiadaan cita-cita dan common goal bersama tentang perubahan tatanan sosial telah mendorong sikap merasa nyaman dan aman dengan kondisi yang tejadi pada saat ini.

Relasi antar Kelas dalam dan bagaimana seharusnya membangun Gerakan Mahasiswa

Berdasarkan Posisi dan hubungannya dengan alat-alat produksi inilah masyarakat kemudian terbagi kedalam kelompok-kelompok yang disebut kelas-kelas. Misalnya Dalam suatu masyarakat berkelas selalu terdapat dua kelas utama yang berbeda yang saling bertentangan berdasarkan posisi dan hubungan mereka dengan alat-alat produksi. Tetapi, tidak semua cara produksi masyarakat terdapat pembagian kelas-kelas. Dalam sejarah umat manusia terdapat suatu masa dimana belum terdapat pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas. Misalnya dalam cara produksi komunal primitif, alat-alat produksi dimiliki secara bersama (atau alat produksi adalah milik sosial). Posisi dan hubungan mereka atas alat-alat produksi adalah sama. Semua orang bekerja dan hasil produksinya dibagi secara adil diantara mereka. Karena alat produksi masih primitif hasil produksinya pun belum berlebihan diatas dari yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga tidak ada basis/alasan orang/kelompok untuk menguasai hasil kerja orang lain. Oleh karena itu tidak ada pembagian kelas-kelas dalam masa ini. Yang ada hanyalah pembagian kerja, ada yang berburu, bercocok tanam dan lain-lain.

Masyarakat berkelas muncul pertama kali ketika kekuatan-kekuatan produksi (alat-alat kerja dan tenaga kerja) berkembang hingga menghasilkan produksi berlebih. Kelebihan produksi inilah yang pertama kali menjadi awal untuk kelompok lain untuk mengambil kelebihan produksi yang ada. Dalam setiap masyarakat berkelas yang ada selalu didapati adanya pengambilan/perampasan atas hasil produksi. Perampasan atas hasil produksi inilah yang kemudian sering dinamakan dengan penghisapan.

Lain halnya dalam cara produksi setelah komunal primitif yaitu perbudakan, yang menghasilkan dua kelas utama yaitu budak dan pemilik budak. Dalam masa perbudakan alat-alat produksi beserta budaknya sekaligus dikuasai oleh pemilik budak. Budaklah yang bekerja menghasilkan produksi. Hasil produksi seluruhnya dikuasai oleh pemilik budak. Budak sama artinya dengan sapi, kerbau atau kuda. Pemilik budak cukup hanya memberi makan budaknya.

Sementara dalam masa feodalisme (berasal dari kata feodum yang berarti tanah) dimana terdapat dua kelas utama yaitu tuan feodal (bangsawan pemilik tanah) dengan kaum tani hamba atau petani yang pembayar upeti. Produksi utama yang dihasilkan didapatkan dari mengolah tanah. Tanah beserta alat-alat kerjanya dikuasai oleh tuan feodal atau bangsawan pemilik tanah. Kaum Tani hambalah yang mengerjakan proses produksi. Ia harus menyerahkan (memberikan upeti) sebagian besar dari hasil produksinya kepada tuan feodal atau para bangsawan pemilik tanah.

Begitu pula halnya dalam sistem kapitalisme yang menghasilkan dua kelas utama yaitu kelas kapitalis dan kelas buruh. Proses kegiatan produksi utamanya adalah ditujukan bukan untuk sesuai dengan kebutuhan manusia, melainkan untuk menghasilkan barang–barang dagangan untuk dijual ke pasar, untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi milik kapitalis. Keuntungan yang didapat ini kemudian dipergunakan untuk melipatgandakan modalnya. Keuntungan yang didapatkan dari hasil kerja buruh ini, dirampas dan menjadi milik kapitalis. Buruh berbeda dengan budak atau tani hamba. Buruh, adalah manusia bebas. Ia bukan miliknya kapitalis. Tetapi 7 jam kerja sehari atau lebih dalam hidupnya menjadi milik kapitalis yang membeli tenaga kerjanya. Buruh juga bebas menjual tenaga kerjanya kepada kapitalis manapun dan kapanpun ia mau. Ia dapat keluar dari kapitalis yang satu ke kapitalis yang lain. Tetapi akibat sumber satu-satunya agar ia dapat hidup hanya menjual tenaga kerjanya untuk upah, maka ia tidak dapat pergi meninggalkan seluruh kelas kapitalis. Artinya buruh diikat, dibelenggu, diperbudak oleh seluruh kapitalis, oleh sistem kekuasaan modal, oleh sistem kapitalisme.

Negara

Klas kapitalis, melalui penghisapannya terhadap klas pekerja, telah mendapatkan kenyamanan, kekayaan dan martabat. Sementara klas buruh justru mendapatkan kemiskinan, dan kesengsaraan.

Mengapa kelas yang sebenarnya minoritas dalam jumlah populasi di bumi ini (kapitalis) justru lebih diuntungkan dibandingkan dengan kelas mayoritas penduduk dunia (buruh). Kondisi terus bertahan hingga saat ini karena terdapat sistem kekuasaan sosial ekonomi oleh kelas minoritas yang kaya terhadap mayoritas kelas buruh. Alat untuk mempertahankan penindasan satu kelas terhadap kelas lain adalah negara.

Dalam pertentangan kelas kapitalis dan kelas buruh kelas kapitalis menggunakan negara sebagai sebuah senjata yang sangat diperlukan melawan pihak yang tidak memiliki.

Kita sering didengungkan oleh kampanye pemerintahan kapitalis bahwa mereka mewakili semua orang, yang kaya dan miskin. Tetapi sebenarnya, sejak masyarakat kapitalis yang didasarkan atas kepemilikan pribadi atas alat produksi serangan apapun terhadap kepemilikan kapitalis akan dihadapi dengan kekerasan dari pemeritnahan kapitalis. Melalui kekuatan tentara, UU, hukum, pengadilan dan penjara negara telah berfungsi menjadi anjing penjaga dari keberlangsungan sistem kepemilikan pribadi yang menguntungkan kelas minoritas. Klas yang berkuasa secara ekonomi –yang memiliki alat-alat produksi– juga berkuasa secara politik.

Sejak negara sebagai alat melalui salah satu klas yang menentukan dan mempertahankan dominasinya/kekuasannya terhadap klas yang lain, kebebasan sejati bagi sebagian besar yang tertindas tak dapat terwujud.

Negara terwujud untuk menjalankan keputusan-keputusan dari klas yang mengontrol pemerintah. Dalam masyarakat kapitalis negara menjalankan keputusan-keputusan dari klas kapitalis. Keputusan-keputusn tersebut dipola untuk mempertahankan sistem kapitalis dimana klas pekerja harus bekerja melayani pemilik alat-alat produksi.

Di manakah posisi mahasiswa dalam susunan kelas dalam masyarakat modern ini? Di satu pihak, mahasiswa tidak bekerja. Ia sepenuhnya hidup dari keringat orang lain, dalam bentuk uang kiriman dari orang tua. Di pihak lain, ia juga tidak memegang hak atas alat-alat produksi di mana ia dapat melakukan pemerasan secara langsung terhadap keringat orang lain.

Maka, “mahasiswa” bukanlah sebuah “kelas”. Ia hanyalah sebuah “sektor”, di mana tergabung anak-anak dari orang tua yang berasal dari berbagai kelas. Posisi kelas mahasiswa belum ditentukan karena mereka belum memasuki kehidupan ekonomi yang sesungguhnya: proses produksi. Kedudukan yang mengambang itu membuat mahasiswa menjadi sasaran empuk bagi semua pihak yang memiliki kepentingan kelas. Khususnya mereka yang berada di pihak pro kemapanan

Pada awalnya, sekolah-sekolah dan kampus-kampus hanya menerima anak-anak kelas berkuasa. Sekolah dan kampus dipergunakan untuk mencetak kader-kader penerus kelas berkuasa – seperti terlihat pada sekolah-sekolah di bawah sistem feodal yang hanya dihadiri oleh pangeran-pangeran atau calon abdi istana. Sekolah calon abdi, seperti namanya, tentulah diarahkan untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mengabdi pada kaum feodal itu. Sekolah-sekolah borjuasi dibuka untuk umum tapi biayanya mahal sehingga hanya anak-anak orang kaya (yaitu, anak-anak borjuasi atau feudal) yang dapat bersekolah di situ.

Dengan demikian, kini, medan pertempuran di kalangan mahasiswa kian ramai. Di satu pihak, masuknya anak-anak kelas pekerja ke universitas memberi peluang bagi kaum borjuasi untuk menanamkan ilusi-ilusi agar kesadaran kelas mereka tidak dapat berkembang. Salah satu ilusi yang paling ampuh adalah peluang semu untuk “naik kelas”: memperoleh kesejahteraan sebagai pelayan kaum borjuasi. Dengan mimpi itu, anak-anak kelas pekerja akan mau mengkhianati kepentingan kelasnya sendiri, kepentingan orang tuanya juga. Bahkan, mereka akan turut menyebarkan ilusi borjuasi itu, persepakatan dengan sistem penindasan, di tengah anggota kelas mereka sendiri. Dengan demikian, mereka telah diserap menjadi agen-agen institusi perlindungan kaum borjuasi, negara borjuasi, yang bertugas melakukan penindasan spiritual-ideologis kepada kelas pekerja. Mereka menjadi unsur-unsur paling reaksioner dan kontra-revolusioner di dalam masyarakat. Kondisi hari ini di Aceh adalah sesuatu yang nyata dan terlihat jelas kenapa kemudian konsep kemandirian dan kesejahteraan rakyat secara revolusioner dan progresive tidak dapat kita wujudkan.

Di kampus sendiri sistem administrasi di dalam satu lembaga keguruan, pada umumnya, mencerminkan sistem yang ada di negara di mana ia berada. hal ini nampak jelas di Indonesia, di mana ada satu parlemen palsu bagi mahasiswa, Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa, yang sama impotennya ketika berurusan dengan persoalan-persoalan paling penting yang menyangkut kesejahteraan mahasiswa: biaya pendidikan dan fasilitas kampus. Mengenai dua hal ini, kata putus tetap berada pada sebuah badan yang berdiri eksklusif dan elitis di kampus: Senat Universitas.

Harus Mulai dari Mana

Berangkat dari kondisi dan objectivitas dalam memahami faktor eksternal yakni kondisi kelas, kondisi kampus dan peranan kampus itu sendiri dalam mendorong peruabahan rakyat secara radikal, maka kita bisa memulai dengan membangun diskusi-diskusi kritis. Dan selanjutnya tugas pertama gerakan mahasiswa adalah membawa obor berapi ke jantung kubu anti kelas-kelas anti kemakmuaran rakyat beragitasi dan berpropaganda tanpa mengenal lelah dan takut di di kampus-kampus. Gerakan mahasiswa harus selalu menggunakan alat-alat yang dapat seluas mungkin berbicara kepada setiap mahasiswa mengenai isu-isu tertinggi yang mungkin dipergunakan. Contohnya, ketika situasi sangat represif, mahasiswa harus dengan bersemangat melancarkan agitasi dari orang ke orang dengan isu demokratisasi kampus. Namun, ketika situasi terbuka telah didapatkan, kaum mahasiswa harus mempergunakan koran untuk berproganda tentang kesejahteraan rakyat di kampus. Media yang sanggup menjangkau seluas mungkin massa dan isu yang sanggup menggerakkan sebanyak mungkin orang, sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan termaksud.

Gerakan mahasiswa sosialis harus mengkritisi tanpa ampun sikap umum gerakan mahasiswa yang enggan menggabungkan diri dengan gerakan rakyat pekerja, sikap-sikap non-partisan yang tak berprinsip, dan penyakit-penyakit sektarian lain antar mereka sendiri yang kerap diidap oleh gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa sosialis harus menggunakan segala macam cara yang dikuasainya – memohon pengertian atau mengungkapkan peringatan-peringatan keras, tajam atau lembut, keras atau lunak – agar pemahaman itu dapat menancap dalam-dalam di kepala dan hati massa mahasiswa.

Gerakan mahasiswa sosialis harus sanggup mengangkat isu-isu kampus menjadi isu-isu yang menyangkut kepentingan rakyat pekerja secara umum, dan sebaliknya, isu-isu rakyat pekerja harus terus diperkenalkan kepada komunitas massa mahasiswa di dalam kampus.

Gerakan mahasiswa sosialis haruslah menjadi kelompok yang pertama mempropagandakan dan melancarkan aksi-aksi massa dalam setiap kesempatan, walau sekecil apapun, yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan watak sejati dari para penguasa birokrasi kampus.

Gerakan mahasiswa sosialis harus pula menjadi yang pertama untuk mempromosikan solidaritas terhadap gerakan-gerakan mahasiswa di kampus-kampus lain, mendorong terbentuknya satu penyatuan dalam gerakan mahasiswa di tingkatan yang lebih luas. Walau tetap harus diperhatikan prinsip-prinsip dalam beraliansi, antara lain kebebasan untuk menjalankan kritik bahkan terhadap kawan-kawan aliansi, penyatuan kekuatan harus dijadikan prioritas utama. Terlebih ketika berhadapan dengan Negara Borjuasi yang represif.

Pendeknya, gerakan mahasiswa sosialis harus menjadi pelopor sejati, bukan hanya dalam teori.

Namun, di samping semua itu, gerakan mahasiswa sosialis menempati posisi khusus dalam kancah revolusioner. Posisi khusus ini diperolehnya karena ia terbebaskan dari keharusan untuk turut serta dalam proses produksi sehingga ia dapat memperoleh waktu luang, bahkan “ditugaskan”, untuk belajar. Dengan demikian, tugas untuk mempelajari berbagai teori dan sejarah revolusi menempel dengan kuat di pundak gerakan mahasiswa sosialis. Gerakan mahasiswa sosialis memanggul beban untuk menarik pelajaran dari berbagai upaya revolusioner rakyat pekerja di berbagai negeri, untuk membuat analisa-analisa dan pertimbangan-pertimbangan, dan untuk merumuskan berbagai variasi taktik dan strategi baru.

Gerakan mahasiswa sosialis juga mengemban tugas yang berat untuk menyediakan bacaan bagi seluruh rakyat pekerja. Adalah tugasnya, walaupun sangat berat, untuk mempelajari segala bahasa asing yang mungkin dikuasai, agar dapat menerjemahkan dan menerbitkan berbagai artikel dan buku yang selama ini hanya dapat dinikmati oleh segelintir kalangan saja. Ia juga harus menuntut dibukanya perpusatakaan-perpustakaan publik, mengisi perpustakaan-perpustakaan itu dengan buku-buku dan menggairahkan semua orang untuk menjadi anggota perpustakaan-perpustakaan dan aktif membaca buku buku-buku itu. Ia harus menyediakan berbagai wahana di mana rakyat pekerja dapat mendiskusikan segala yang mereka baca dan membimbing rakyat pekerja untuk memahami apa yang mereka baca.

Hal ini semakin membuat keterhubungannya, secara fisik dan ideologis, dengan gerakan kelas pekerja menjadi sesuatu yang imperatif, satu keharusan. Dengan demikian, apa yang dipikirkannya, kesadarannya, adalah kesadaran dari lingkungan yang hegemonik baginya, yaitu lingkungan kelas pekerja. Dengan demikian pula, ia dapat berbagi apa yang telah dihasilkannya dalam kerja-kerja mental itu kepada gerakan kelas pekerja, menerangkan kepada gerakan kelas pekerja dalam bahasa mereka sendiri, dan membantu gerakan kelas pekerja untuk mewujudkan segala hasil kerja mental itu. Gerakan mahasiswa sosialis adalah kancah rekrutmen agen-agen yang akan membantu rakyat pekerja menemukan kesadaran sejatinya.

Bumi Tidak Butuh di Selamatkan

Keamanan energi dan perubahan iklim adalah dua tantangan penting saat ini, kalimat tersebut di lontarkan oleh George Bush Jr dalam menyikapi jelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tentang perubahan Iklim (Climate Change)-UNFCC. yang berlangsung di Denpasar, Bali 3-7 Desember 2007. Kontradiksi pernyataan tersebut sangat menarik untuk didiskusikan terkait dengan posisi mereka dalam konstelasi kebijakan politik luar negeri dan system ekonomi kapitalistiknya. Objecitivitas memberikan penilaian pada statement tersebut, ada kebenaran, kejujuran, kelicikan dan ketamakan di dalamnya.

Kebenarannya adalah keengganan mereka untuk ikut meratifikasi Protokol Kyoto tentang keharusan negara-negara industri maju untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca menjelang tahun 2012 terkecuali negara-negara berkembang, sudah 72 negara dan entitas pemerintah telah ikut meratifikasinya. Bahkan Bush Jr dengan tegas menyatatakan bahwa Protokol Kyoto “cacat fatal” dampak jika protokol itu berlakukan di negaranya. (media Indonesia, desember 2007). Kenyataan yang tidak dipungkiri jika protokol ini di praktekkan di negerinya, maka akan ada puluhan perusahaan Multi Nastional Corporate (MNC) dan ribuan industri lainnya yang harus di tutup dan akan berdampak buruk terhadap kekuatan ekonomi mereka, dan tentu kekhawatiran dehegemonisasi kekuatan imperium politik dan ekonomi globalnya.

. Kebutuhan energi dalam jumlah besar, selain untuk menjaga stabilitas mata uang dollar mereka, dan juga komponen utama untuk dapat menggerakan rotor-rotor mesin perusahaan-perusahaan MNC yang bergerak di berbagai sector di negaranya, misalnya; Explorasi Minyak dan gas (Exxon Mobile, Chevron, Haliburton dll), Elektoronik (IBM, Microsoft, Motorolla), Produk makanan dan Minuman (Kraft, Coca Cola), Unilever, The Procter and Gamble Company (P&G), Ford Motor, Boeing dan lain-lain yang menghasilkan berbagai barang-barang produksi made in USA. Dan pertumbuhan industri besar di sana sangat membutuhkan jumlah besar bahan mentah Crude Palm Oil (CPO) hal yang mendorong perlombaan konversi lahan-lahan hutan menjadi kebun sawit. Negara Amerika menempati urutan ke 2 setelah Jepang dalam hal konsumsi CPO untuk industri. Dan mungkin dari saat bangun tidur sampai tidur lagi kita selalu memakai produk-produk perusahaan itu.

Kejujuran akan pernyataan itu adalah bahwa perubahan iklim (climate change) adalah sesuatu yang nyata dan benar, bukan isu global yang di jadikan landasan mereka untuk hegemoni seperti isu demokrasi, Pelanggaran HAM, dan terorisme. Perubahan iklim yang secara ilmiah dengan metode ilmiah dapat di uji kebenarannya. Ketika air laut semakin tinggi, beberapa pulau tenggelam, dan ketebalan ES di antartika kutub utara dan selatan yang terus menipis, serta berbagai peristiwa bencana alam yang sulit di prediksi. Dengan memiliki kemampuan teknologi informasi, ruang angkasa dan pencitraan bumi yang lebih maju, tentu mereka menyadari betul akan dampak global ini untuk keberlangsungan hidup manusia di bumi.

Kelicikan pernyataan itu adalah Amerika dan MNC-nya tetap saja mempraktekkan cara-cara barbar untuk mendapatkan sumber-sumber energi baru, selain menyimpannya dalam ribuan storage-storage di negaranya dan tetap mempertahankan Alaska tidak di eksplorasi. Nafsu kelicikan, dan dorongan tingginya nilai minyak dunia dan kebutuhan besar akan energi, Amerika dan MNC-nya terus melakukan perburuan emas hitam dan tanpa malu-malu meng-aneksasi negara yang memiliki cadangan minyak dan gas dan mineral berharga lainnya. Opsi disiapkan jika negara tidak patuh dan tidak bisa bekerja sama. Praktek-praktek penguasaan negara lain, misalnya; mendukung kelompok oposisi/militer untuk kudeta, jebakan hutang oleh IMF dan World Bank, dan menggunakan kekuatan milternya yang tangguh dan modern.

Ketamakan dan Keserakahan Amerika dan MNC dalam perburuan sumber energi dengan menghancurkan gunung-gunung, membabat hutan hujan trofis, berbanding terbalik dengan nasib negara dan rakyat sebagai pemilik sah dari sumber daya alamnya sendiri. Tragisnya, suara-suara bor minyak perusahaan MNC Amerika yang menembus tanah bersahutan dengan tangis bayi kelaparan, kematian yang dirasankan oleh rakyat Equador, Sudan, Nigeria, Afganistan, Irak dan Indonesia.

Kerusakan alam yang luar biasa akibat perburuan ini, dan emisi karbon dioksida dari ribuan industri, perlu di ketahui dari 50-an perusahaan Multi National Corporate (MNC) di seluruh dunia sekitar 87 persen berbasis di Amerika, dan aktivitasnya menyumbang lebih dari 30% dari total jumlah emisi dunia. Emisi Carbon (CO2) sebagai sumber utama Gas Rumah Kaca (GRK) yang memicu pemanasan global. Kerusakan hutan-hutan hujan trofis yang seharusnya berfungsi mengoksidasi gas carbon menjadi oksigen telah banyak di konversi menjadi lahan eksplorasi dan kebun kelapa sawit untuk memasok bahan baku kebutuhan industri di Amerika, pencemaran sungai-sungai sehingga ikan tidak dapat hidup akibat PH tinggi, laut-laut yang tercemar tumpahan minyak eksplorasi tengah laut (offshore), dan jumlah species tumbuhan dan hewan yang harus punah akibat ketamakan dan keserakahan Amerika dan MNC nya.

Bangsa Indonesia dengan sumber daya alam migas, bauksit, batu bara, emas, biji besi tidak membuat negara dapat berperan mensejahterakan rakyatnya. Sebaliknya yang di rasakan rakyat adalah alam tidak lagi ramah dengan penghuninya. Kerusakan hutan hujan tropis di provinsi Papua, Kalimantan, Jambi, Minahasa dan pulau-pulau lainnya, akibat ketamakan dan keserakahan para pemimpin bangsa ini, untuk mengabdi dan bekerja pada Amerika dan MNC nya. Dengan bersepakat pada Amerika dan MNC nya terus mengeksploitasi negaranya dengan memberikan kemudahan izin eksplorasi, keringaanan pajak, upah buruh murah serta penghapusan kewajiban atas konsesi kerusakan alam serta jaminan keamanan. Dalih menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menambah devisa negara. Tetapi lebih 60 tahun rakyat tidak mendapatkan apa-apa dari alamnya sendiri. Perlawanan rakyat untuk keadilan atas hak dan sumber daya alamnya di hancurkan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan negara yang didukung Amerika dan MNC-nya..

Dan saat ini rakyat harus memahami bahaya dari perubahan iklim global. Sungguh sesuatu yang tidak adil. Kerusakan bumi sesungguhnya adalah akibat dari ulah tangan manusia jelas di sebutkan dalam firman Allah. Jadi, Bumi tidak butuh di selamatkan, Perilaku pemimpin yang korup dan bermental mengabdi kepada Amerika dan MNC-nya berandil besar mempercepat kerusakan bumi itu sendiri. Sekali lagi bumi tidak butuh di selamatkan, yang di perlukan adalah refleksi dan introspeksi serta mengedepankan sikap bijak, hentikan sifat serakah, tamak dan memperkaya diri dan mempercayai perusahaan eksplorasi minyak dan gas milik MNC yang secara nyata berpuluh tahun tidak dapat menjawab kemiskinan rakyat.

Dalam konteks ini, hendaknya rakyat Aceh dan pemerintah Aceh belajar dari kegagalan yang dipraktekkan negara-negara maju dan MNC nya, seperti Amerika, Jepang dan negara-negara Eropa. Yang harus di fahami bersama adalah akar sejarah serta landasan konflik berkepanjangan di Aceh, dan proses pembangunan perdamaian tidak dapat di lepaskan dari konteks kepentingan ekonomi negara-negara maju dan MNC nya. Praktek yang sama juga di lakukan di afrika misal; Zaire, Kongo, dan Mali. Saatnya bangkit bersama membangun ruang-ruang dialog dan komunikasi dan berpedoman pada asas kejujuran dan kehendak untuk bangkit bersama antara Aceh dan Pemerintahan Nasional. Asas kejujuran dalam makna untuk sama-sama melihat objectivitas dan kontradiksi dasar yang mengharuskan kita saling berperang dan menyalahkan. Ada hal yang lebih besar yang harus kita lakukan untuk segera mengkonsolidasikan diri untuk menghadapi labirin lawan sejati menuju sesuatu yang berkeadilan bersama.

Hal sederhana bisa di mulai dari negeri sendiri, eskspektasi rakyat Aceh terhadap pemerintahan baru untuk hidup lebih baik secara ekonomi dan politik harus dimaknai dengan bijak dan rasional. Makna yang dimaksudkan oleh rakyat sebagai constituent seharusnya di fahami dalam bahasa yang sederhana. Dan tidak kemudian harus terburu-buru mengabdi kepada kepentingan-kepentingan investor dan MNC yang memang sudah lama ingin segera merambah hutan-hutan hujan trofis leuser, menabur timbal dan air raksa di sungai-sungai Aceh Barat dan Beutong Ateuh dan menjala emasnya dan menguasai sumber-sumber pertambangan minyak dan gas. Tapi saat itu investasi butuh stabilitas.

Sikap bijak, rasionalitas harus didasarkan pada rakyat sebagai constituent. Apakah makna lebih baik secara politik dan eknomi rakyat harus merevitalisasi lahan-lahan sawah dan kebun mereka dan di konversi menjadi perkebunan sawit, dan apakah makna lebih baik disaat rakyat bekerja di perusahaan-perusahaan tambang-tambang batu bara, tambang emas, minyak dan gas. Ataukah rakyat hanya membutuhkan bagaimana cara meningkat hasil-hasil produksi padi, jagung, kedelai, kelapa, ternak sapi, kerbau dan semua yang selama bertahun-tahun menjadi rutinitas dan sumber serta alat produksi rakyat. Bukankah 70 persen corak produksi rakyat Aceh adalah pertanian palawija dan sedikit tanaman keras. Komunikasi antara pemerintah dan rakyat terkait kebutuhan dan kebijakan meningkatkan nilai produksi dan produktivitas, mengamankan jalur distribusi dan perniagaan, kebijakan harga serta mengatur tata laksana niaga sector-sektor pertanian dan proteksi terhadap sektor unggulan.

Kegagapan mengundang para investor dengan memberikan kemudahan izin investasi, penyediaan lahan, pengurangan pajak, jaminan keamanan dan menjanjikan upah buruh murah. Tidakkah sama saja mengulangi dan mempraktekkan kegagalan di belahan bumi lain dan provinsi tetangga di Aceh. Hipotesa awal yang mengingkari objectivitas terhadap sesuatu hal yang pernah terjadi, Investasi dan MNC tidak akan pernah berhasil menjawab kemiskinan rakyat, pertumbuhan ekonomi pengaruh investasi hanya terjadi di level makro. Karena Mereka hanya membutuhkan sumber-sumber mineral, minyak bumi, emas dan gas alam Aceh dan terus melakukan kerusakan alam Aceh yang lebih luas, karena Aceh belum di anggap pangsa pasar hasil-hasil produksi. Dan jika di nilai Aceh menguntungkan dan stabil untuk iklim investasi, tanpa di undang pun ribuan investor akan berlomba-lomba membangun pabrik. Pulau batam contoh terdekat yang bisa kita lihat.

Sekali lagi bumi tidak butuh di selamatkan, kita hanya membutuhkan cara untuk mengubah perilaku kita, ketamakan dan keserakahan yang akan mendorong kita untuk berbuat dan melakukan perulangan sejarah kesalahan dan kegagalan menjaga tanah dan hutan, sungai dan laut Aceh. selayaknya rasionalitas dikedepankan untuk menilai kebutuhan rakyat Aceh dan bagaimana kemudian cara memenuhi kebutuhan itu, dengan tidak bersikap berlebihan dalam memperlakukan alam titipan anak cucu kita, kelak mereka akan ambil titipan ini. Jika kita gagal, bukan tidak mungkin beberapa tahun kedapan tidak akan ada lagi awan dan embun bergelayut di puncak seulawah, dan saat itu sebagian penduduk Aceh tengah sudah harus memiliki kulkas dan pabrik es akan hadir disana.

Eksistensi Gerakan Aktivis 98 ” Belajar dari Kegagalan ”

“Pada tahun 1968, seorang Marxist dari Belgia, Ernest Mandel berbicara di depan 33 perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Kanada, dari Harvard ke Berkeley dan dari Montreal ke Vancouver. Lebih dari 600 orang memadati Education Auditorium di New York University pada tanggal 21 September 1968 untuk menghadiri “Majelis Internasional Gerakan Mahasiswa Revolusioner”. Presenta­si Mandel di tempat itu dipandang sebagai kejadian yang sangat menonjol oleh majelis dan salah satu saat penting dari seluruh perjalanannya. Pidato Mandel adalah polemik yang sangat hebat terhadap kecenderungan “aktivisme” dan “spontanisme”, yang belakangan ini muncul di kalangan kaum radikal di dunia Bara”

Misi pembebasannya dari penindasan totaliter mantan Soeharto mendapatkan stereotip positif dan apresiasi yang besar dari seluruh rakyat Indonesia. Kenginan untuk hidup lebih baik dan berdaulat mendorong gerakan besar yang di usung oleh Mahasiswa pada saat itu. Gerakan yang di pelopori mahasiswa ini kemudian di kenal dengan gerakan aktivis 98 sebagai simbol jatuhnya rezim orde baru. Keberhasilan gerakan aktivis 98 menumbang rezim orde baru ternyata merupakan sikap spontanisme untuk menyahuti tuntutan besar rakyat yang di terhimpit persoalan ekonomi, seperti naiknya harga-harga barang dan kekacauan sistem ekonomi politik pada saat itu. Gerakan aktivis 98 ini juga tidak meletakan landasan yang ingin di capai tentang Indonesia baru pada saat itu. Hal ini menyebabkan terjadinya fragmentasi gerakan mahasiswa di tengah kebingungan akan nasib dan masa depan bangsa ini. Kebingungan ini di manfaatkan dengan sangat cermat oleh kekuatan-kekuatan ekonomi rezim orde baru yang dengan cepat berhasil mengkonsolidasikan dirinya dengan membentuk kekuatan politik yang baru yang selanjutkan akan mengamankan kepentingan ekonomi dan politik mereka tentunya.

Euforia gerakan aktivis 98 juga menginisasi proses dan lahir tumbuhnya Gerakan Aktivis di Aceh yang secara politis Aceh juga merupakan daerah yang di praktekkan sikap-sikap dan kebijakan totaliter dan militeristik untuk meredusir gerakan-gerakan perlawanan rakyat Aceh. Proses tumbuh dan kembangnya gerakan aktivis 98 di Aceh di sandarkan pada kepentingan untuk Aceh yang lebih baik dan bermartabat tanpa ada sebuah teori yang yang menjadi landasan bersama tentang “Aceh yang lebih baik dan bermartabat” tersebut. Era kejatuhan pemerintahan sentralistik di Jakarta mendorong gelombang aksi besar yang di pelopori Mahasiswa Aceh untuk menuntut kebenaran atas berbagai kebijakan salah yang di terapkan pada zaman rezim. Tuntutan pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM) yang di berlakukan tahun 1989-1998 segera di sahuti dengan keluarnya keputusan pemerintah tentang pencabutan daerah tersebut yang secara resmi diumumkan oleh Jendral Wiranto pada saat itu, gelombang tuntutan semakin maju dengan isu adili pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia di Aceh selama di berlakukannya DOM, dan sampai pada tingkatan tuntutan yang lebih ekstrim yakni Referendum untuk Aceh dengan pilihan Opsi radikall yakni “Merdeka” secara teritorial dari Negara Indonesia.

Proses ini selanjutnya mendorong muncul dan lahirnya organ-organ dan buffer-buffer aksi yang bekerja untuk melakukan pengorganisasian isu, pengorganisasi rakyat dan berbagaii gelombang demonstrasi di Aceh. Munculnya sejumlah aktivis gerakan 98 sebagai ,motor penggerak dengan mengusung teori-teori pembebasan dan keadilan untuk Aceh semakin mendorong dinamika pergulatan pemikiran dan pergerakan aktivis 98. sebut aja misalnya tokoh-tokoh 98, Kausar, Ari Maulana, Islmuddin, Taufik Abda, dan Muhammad Nazar. Gerakan ini terus mengartikulasikan diri dan terfragmentasi dalam gerakan-gerakan yang lebih kecil. Sebut saja misalnya kawan-kawan Kausar dengan Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), Islamuddin dengan Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh (Karma) dan Muhammad Nazar dengan Sentral Informasi Referendum Aceh (Sira) dalam proses pencarian bentuk gerakan dan ketokohan yang melekat pada masing-masing Buffer ini, mengalami pasang surut gerakan. Baik akibat tindakan represivitas dan teror dalam bentuk terapi kejut yang di pertontonkan kepada para aktivits-aktivis yang di anggap pro dengan gerakan pemisahan diri yang menguat pada saat itu. Cara memandang dan melihat Aceh yang lebih baik juga menyebabkan terjadinya faksinasi gerakan mahasiswa Aceh Sendiri. Sampai pada puncaknya pada saat di berlakukannya Status Keadaan Gawat darurat untuk Provinsi Aceh (Darurat Militer) bertambah lengkaplah alat kekuasaan militeristik pada saat itu atas nama keutuhan Negara Republik Indonesia untuk menghancurkan, memintai keterangan sampai tindakan untuk menangkap setiap siapa saja yang patut di duga melakukan pengorganisiran dan pengorganisasian rakyat yang dapat membahayakan jargon NKRI pada saat itu.

Tentu saja ada kesamaan kesalahan yang di lakukan antara Gerakan Mahasiswa Aceh dan Gerakan Mahasiswa pada bulan May, yakni tentang konsep dan teori kehidupan rakyat yang lebih baik yang tidak selesai dalam tataran praktek dan ide. Akibatnya kita bisa melihat bahwa tidak ada sama sekali gerakan Mahasiswa 98 di Aceh yang memberikan sebuah paradgima dengan ide perubahan sosial rakyat yang lebih masif. Dan kemudian dalam perjalananya banyak juga tokoh-tokoh dari gerakan Mahasiswa 98 tersebut yang mencapai posisi-posisi penting dalam lingkaran kekuasaan. Sebut saja Misalanya Muhammad Nazar yang kemudian menjadi Wakil Gubernur Aceh, Islamuddin yang menjadi Wakil Walikota Sabang, Fuadri Wakil Walikota Aceh Barat, Nasruddin Abu Bakar Wakil Bupati Aceh Timur dan beberapa tokoh-tokoh gerakan Mahasiswa 98 yang dulunya berteriak dengan ide perubahan tatanan sosial yang dalam perjalanannya pasca Tsunamy banyak yang menempati posisi penting di Beberapa Lembaga Donor dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD Nias sepertinya telah menemukan makna perubahan sosial dalam perspective yang lebih sederhana dan kecil yang mereka telah capai. Bahwa ketiadaan cita-cita dan common goal bersama tentang perubahan tatanan sosial telah mendorong sikap merasa nyaman dan aman dengan kondisi yang tejadi pada saat ini.

Cita-cita dan berbagai teori pembebasan yang di usung dan di jadikan jargon perjuangan masa lalu untuk mendapatkan simpati dan empati rakyat merupakan sisa-sisa selebaran usang dan spanduk yang telah menjadi kain lap atau mungkin sudah hilang di bawa gelombang tsunamy. Ketiadaan eksistensi gerakan aktivis 98 merupakan fenomena nyata yang harus kita akui dan kita sadari sebagai sebuah kesalahan sejarah dan harus ada pola perbaikan-perbaikan yang lebih progressive untuk bagaimana kemudian membangun kesadaran massa tidak dengan hanya membenturkan kepentingan rakyat dengan penguasa yang hanya bersifar temporer. Harus ada pembelajaran yang lebih baik kedepan dengan memajukan kesadaran rakyat tidak hanya pada makna kesadaran sempit , tapi harus lebih maju yakni dengan mendorong dan mengarahkan kesadaran itu pada kesadaran kepentingan global. Kesadaran global di sini harus lebih di arahkan dalam konteks untuk membangun sinergisitas bahwa ancaman untuk dapat mencapai kesejahteraan rakyat hari ini adalah bahaya dari Kapitalisme Global.

Yah kapitalisme global hari ini semakin menunjukkan perannya dalam men-drive pemimpin-peminpin Aceh, mereka dengan vulgar dan tanpa malu-malu mempertontokan sikap “selingkuhan” antar modal dan kekuasaan yang kemudian mendorong lahirnya kesadaran ideologii pembebasan rakyat dengan membuka pasar seluar-luasnya untuk kepentingan investor. Karakter ini dapat dilihat dari sikap ingin berhutang, sikap privatisasi BUMN dan sikap pro pasar yang tidak memungkinkan seorang pemilik koperasi rakyat yang harus di sandingkan untuk bersaing dengan George Soros misalnya dalam hal sistem investasi. Dan jelas tentunya praktek-praktek investasi selalu menempatkan rakyat pada kelompok marginal. Kecendurangan investasi dan modal akan selalu mengakumulasikan diri dan selalu mencari ruang-ruang sempit agar tetap dapat meraih keuntungan yang lebih besar.

Strategy gerakan dengan membangun organisasi Gerakan politik dalam bentuk Partai Politik untuk membangun kesadaran rakyat harus menjadi pilihan kita saat ini, kegagalan gerakan yang kita lakukan pada waktu dulu hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita untuk lebih melakukan pengorgisiran dan pendidikan politik rakyat agar rakyat faham dan munculnya kesadaran-kesadaran yang lebih objective tentang hak sipil politiknya dan bukan membangun kesadaran semu seperti dulu lagi.

“ Sebuah Renungan atas Kegagalan Gerakan Mahasiswa Aceh”

Misi pembebasannya dari penindasan totaliter mantan Soeharto mendapatkan stereotip positif dan apresiasi yang besar dari seluruh rakyat Indonesia. Kenginan untuk hidup lebih baik dan berdaulat mendorong gerakan besar yang di usung oleh Mahasiswa pada saat itu. Gerakan yang di pelopori mahasiswa ini kemudian di kenal dengan gerakan aktivis 98 sebagai simbol jatuhnya rezim orde baru. Keberhasilan gerakan aktivis 98 menumbang rezim orde baru ternyata merupakan sikap spontanisme untuk menyahuti tuntutan besar rakyat yang di terhimpit persoalan ekonomi, seperti naiknya harga-harga barang dan kekacauan sistem ekonomi politik pada saat itu. Gerakan aktivis 98 ini juga tidak meletakan landasan yang ingin di capai tentang Indonesia baru pada saat itu. Hal ini menyebabkan terjadinya fragmentasi gerakan mahasiswa di tengah kebingungan akan nasib dan masa depan bangsa ini. Kebingungan ini di manfaatkan dengan sangat cermat oleh kekuatan-kekuatan ekonomi rezim orde baru yang dengan cepat berhasil mengkonsolidasikan dirinya dengan membentuk kekuatan politik yang baru yang selanjutkan akan mengamankan kepentingan ekonomi dan politik mereka tentunya.

Proses ini selanjutnya mendorong muncul dan lahirnya organ-organ dan buffer-buffer aksi yang bekerja untuk melakukan pengorganisasian isu, pengorganisasi rakyat dan berbagaii gelombang demonstrasi di Aceh. Munculnya sejumlah aktivis gerakan 98 sebagai ,motor penggerak dengan mengusung teori-teori pembebasan dan keadilan untuk Aceh semakin mendorong dinamika pergulatan pemikiran dan pergerakan aktivis 98. sebut aja misalnya tokoh-tokoh 98, Kausar, Ari Maulana, Islmuddin, Taufik Abda, dan Muhammad Nazar. Gerakan ini terus mengartikulasikan diri dan terfragmentasi dalam gerakan-gerakan yang lebih kecil. Sebut saja misalnya kawan-kawan Kausar dengan Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), Islamuddin dengan Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh (Karma) dan Muhammad Nazar dengan Sentral Informasi Referendum Aceh (Sira) dalam proses pencarian bentuk gerakan dan ketokohan yang melekat pada masing-masing Buffer ini, mengalami pasang surut gerakan. Baik akibat tindakan represivitas dan teror dalam bentuk terapi kejut yang di pertontonkan kepada para aktivits-aktivis yang di anggap pro dengan gerakan pemisahan diri yang menguat pada saat itu. Cara memandang dan melihat Aceh yang lebih baik juga menyebabkan terjadinya faksinasi gerakan mahasiswa Aceh Sendiri. Sampai pada puncaknya pada saat di berlakukannya Status Keadaan Gawat darurat untuk Provinsi Aceh (Darurat Militer) bertambah lengkaplah alat kekuasaan militeristik pada saat itu atas nama keutuhan Negara Republik Indonesia untuk menghancurkan, memintai keterangan sampai tindakan untuk menangkap setiap siapa saja yang patut di duga melakukan pengorganisiran dan pengorganisasian rakyat yang dapat membahayakan jargon NKRI pada saat itu.

Tentu saja ada kesamaan kesalahan yang di lakukan antara Gerakan Mahasiswa Aceh dan Gerakan Mahasiswa pada bulan May, yakni tentang konsep dan teori kehidupan rakyat yang lebih baik yang tidak selesai dalam tataran praktek dan ide. Akibatnya kita bisa melihat bahwa tidak ada sama sekali gerakan Mahasiswa 98 di Aceh yang memberikan sebuah paradgima dengan ide perubahan sosial rakyat yang lebih masif. Dan kemudian dalam perjalananya banyak juga tokoh-tokoh dari gerakan Mahasiswa 98 tersebut yang mencapai posisi-posisi penting dalam lingkaran kekuasaan. Sebut saja Misalanya Muhammad Nazar yang kemudian menjadi Wakil Gubernur Aceh, Islamuddin yang menjadi Wakil Walikota Sabang, Fuadri Wakil Walikota Aceh Barat, Nasruddin Abu Bakar Wakil Bupati Aceh Timur dan beberapa tokoh-tokoh gerakan Mahasiswa 98 yang dulunya berteriak dengan ide perubahan tatanan sosial yang dalam perjalanannya pasca Tsunamy banyak yang menempati posisi penting di Beberapa Lembaga Donor dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD Nias sepertinya telah menemukan makna perubahan sosial dalam perspective yang lebih sederhana dan kecil yang mereka telah capai. Bahwa ketiadaan cita-cita dan common goal bersama tentang perubahan tatanan sosial telah mendorong sikap merasa nyaman dan aman dengan kondisi yang tejadi pada saat ini.

Relasi antar Kelas dalam dan bagaimana seharusnya membangun Gerakan Mahasiswa

Berdasarkan Posisi dan hubungannya dengan alat-alat produksi inilah masyarakat kemudian terbagi kedalam kelompok-kelompok yang disebut kelas-kelas. Misalnya Dalam suatu masyarakat berkelas selalu terdapat dua kelas utama yang berbeda yang saling bertentangan berdasarkan posisi dan hubungan mereka dengan alat-alat produksi. Tetapi, tidak semua cara produksi masyarakat terdapat pembagian kelas-kelas. Dalam sejarah umat manusia terdapat suatu masa dimana belum terdapat pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas. Misalnya dalam cara produksi komunal primitif, alat-alat produksi dimiliki secara bersama (atau alat produksi adalah milik sosial). Posisi dan hubungan mereka atas alat-alat produksi adalah sama. Semua orang bekerja dan hasil produksinya dibagi secara adil diantara mereka. Karena alat produksi masih primitif hasil produksinya pun belum berlebihan diatas dari yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga tidak ada basis/alasan orang/kelompok untuk menguasai hasil kerja orang lain. Oleh karena itu tidak ada pembagian kelas-kelas dalam masa ini. Yang ada hanyalah pembagian kerja, ada yang berburu, bercocok tanam dan lain-lain.

Masyarakat berkelas muncul pertama kali ketika kekuatan-kekuatan produksi (alat-alat kerja dan tenaga kerja) berkembang hingga menghasilkan produksi berlebih. Kelebihan produksi inilah yang pertama kali menjadi awal untuk kelompok lain untuk mengambil kelebihan produksi yang ada. Dalam setiap masyarakat berkelas yang ada selalu didapati adanya pengambilan/perampasan atas hasil produksi. Perampasan atas hasil produksi inilah yang kemudian sering dinamakan dengan penghisapan.

Lain halnya dalam cara produksi setelah komunal primitif yaitu perbudakan, yang menghasilkan dua kelas utama yaitu budak dan pemilik budak. Dalam masa perbudakan alat-alat produksi beserta budaknya sekaligus dikuasai oleh pemilik budak. Budaklah yang bekerja menghasilkan produksi. Hasil produksi seluruhnya dikuasai oleh pemilik budak. Budak sama artinya dengan sapi, kerbau atau kuda. Pemilik budak cukup hanya memberi makan budaknya.

Sementara dalam masa feodalisme (berasal dari kata feodum yang berarti tanah) dimana terdapat dua kelas utama yaitu tuan feodal (bangsawan pemilik tanah) dengan kaum tani hamba atau petani yang pembayar upeti. Produksi utama yang dihasilkan didapatkan dari mengolah tanah. Tanah beserta alat-alat kerjanya dikuasai oleh tuan feodal atau bangsawan pemilik tanah. Kaum Tani hambalah yang mengerjakan proses produksi. Ia harus menyerahkan (memberikan upeti) sebagian besar dari hasil produksinya kepada tuan feodal atau para bangsawan pemilik tanah.

Begitu pula halnya dalam sistem kapitalisme yang menghasilkan dua kelas utama yaitu kelas kapitalis dan kelas buruh. Proses kegiatan produksi utamanya adalah ditujukan bukan untuk sesuai dengan kebutuhan manusia, melainkan untuk menghasilkan barang–barang dagangan untuk dijual ke pasar, untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi milik kapitalis. Keuntungan yang didapat ini kemudian dipergunakan untuk melipatgandakan modalnya. Keuntungan yang didapatkan dari hasil kerja buruh ini, dirampas dan menjadi milik kapitalis. Buruh berbeda dengan budak atau tani hamba. Buruh, adalah manusia bebas. Ia bukan miliknya kapitalis. Tetapi 7 jam kerja sehari atau lebih dalam hidupnya menjadi milik kapitalis yang membeli tenaga kerjanya. Buruh juga bebas menjual tenaga kerjanya kepada kapitalis manapun dan kapanpun ia mau. Ia dapat keluar dari kapitalis yang satu ke kapitalis yang lain. Tetapi akibat sumber satu-satunya agar ia dapat hidup hanya menjual tenaga kerjanya untuk upah, maka ia tidak dapat pergi meninggalkan seluruh kelas kapitalis. Artinya buruh diikat, dibelenggu, diperbudak oleh seluruh kapitalis, oleh sistem kekuasaan modal, oleh sistem kapitalisme.

Negara

Klas kapitalis, melalui penghisapannya terhadap klas pekerja, telah mendapatkan kenyamanan, kekayaan dan martabat. Sementara klas buruh justru mendapatkan kemiskinan, dan kesengsaraan.

Mengapa kelas yang sebenarnya minoritas dalam jumlah populasi di bumi ini (kapitalis) justru lebih diuntungkan dibandingkan dengan kelas mayoritas penduduk dunia (buruh). Kondisi terus bertahan hingga saat ini karena terdapat sistem kekuasaan sosial ekonomi oleh kelas minoritas yang kaya terhadap mayoritas kelas buruh. Alat untuk mempertahankan penindasan satu kelas terhadap kelas lain adalah negara.

Dalam pertentangan kelas kapitalis dan kelas buruh kelas kapitalis menggunakan negara sebagai sebuah senjata yang sangat diperlukan melawan pihak yang tidak memiliki.

Kita sering didengungkan oleh kampanye pemerintahan kapitalis bahwa mereka mewakili semua orang, yang kaya dan miskin. Tetapi sebenarnya, sejak masyarakat kapitalis yang didasarkan atas kepemilikan pribadi atas alat produksi serangan apapun terhadap kepemilikan kapitalis akan dihadapi dengan kekerasan dari pemeritnahan kapitalis. Melalui kekuatan tentara, UU, hukum, pengadilan dan penjara negara telah berfungsi menjadi anjing penjaga dari keberlangsungan sistem kepemilikan pribadi yang menguntungkan kelas minoritas. Klas yang berkuasa secara ekonomi –yang memiliki alat-alat produksi– juga berkuasa secara politik.

Sejak negara sebagai alat melalui salah satu klas yang menentukan dan mempertahankan dominasinya/kekuasannya terhadap klas yang lain, kebebasan sejati bagi sebagian besar yang tertindas tak dapat terwujud.

Negara terwujud untuk menjalankan keputusan-keputusan dari klas yang mengontrol pemerintah. Dalam masyarakat kapitalis negara menjalankan keputusan-keputusan dari klas kapitalis. Keputusan-keputusn tersebut dipola untuk mempertahankan sistem kapitalis dimana klas pekerja harus bekerja melayani pemilik alat-alat produksi.

Di manakah posisi mahasiswa dalam susunan kelas dalam masyarakat modern ini? Di satu pihak, mahasiswa tidak bekerja. Ia sepenuhnya hidup dari keringat orang lain, dalam bentuk uang kiriman dari orang tua. Di pihak lain, ia juga tidak memegang hak atas alat-alat produksi di mana ia dapat melakukan pemerasan secara langsung terhadap keringat orang lain.

Maka, “mahasiswa” bukanlah sebuah “kelas”. Ia hanyalah sebuah “sektor”, di mana tergabung anak-anak dari orang tua yang berasal dari berbagai kelas. Posisi kelas mahasiswa belum ditentukan karena mereka belum memasuki kehidupan ekonomi yang sesungguhnya: proses produksi. Kedudukan yang mengambang itu membuat mahasiswa menjadi sasaran empuk bagi semua pihak yang memiliki kepentingan kelas. Khususnya mereka yang berada di pihak pro kemapanan

Pada awalnya, sekolah-sekolah dan kampus-kampus hanya menerima anak-anak kelas berkuasa. Sekolah dan kampus dipergunakan untuk mencetak kader-kader penerus kelas berkuasa – seperti terlihat pada sekolah-sekolah di bawah sistem feodal yang hanya dihadiri oleh pangeran-pangeran atau calon abdi istana. Sekolah calon abdi, seperti namanya, tentulah diarahkan untuk mempersiapkan orang-orang yang akan mengabdi pada kaum feodal itu. Sekolah-sekolah borjuasi dibuka untuk umum tapi biayanya mahal sehingga hanya anak-anak orang kaya (yaitu, anak-anak borjuasi atau feudal) yang dapat bersekolah di situ.

Dengan demikian, kini, medan pertempuran di kalangan mahasiswa kian ramai. Di satu pihak, masuknya anak-anak kelas pekerja ke universitas memberi peluang bagi kaum borjuasi untuk menanamkan ilusi-ilusi agar kesadaran kelas mereka tidak dapat berkembang. Salah satu ilusi yang paling ampuh adalah peluang semu untuk “naik kelas”: memperoleh kesejahteraan sebagai pelayan kaum borjuasi. Dengan mimpi itu, anak-anak kelas pekerja akan mau mengkhianati kepentingan kelasnya sendiri, kepentingan orang tuanya juga. Bahkan, mereka akan turut menyebarkan ilusi borjuasi itu, persepakatan dengan sistem penindasan, di tengah anggota kelas mereka sendiri. Dengan demikian, mereka telah diserap menjadi agen-agen institusi perlindungan kaum borjuasi, negara borjuasi, yang bertugas melakukan penindasan spiritual-ideologis kepada kelas pekerja. Mereka menjadi unsur-unsur paling reaksioner dan kontra-revolusioner di dalam masyarakat. Kondisi hari ini di Aceh adalah sesuatu yang nyata dan terlihat jelas kenapa kemudian konsep kemandirian dan kesejahteraan rakyat secara revolusioner dan progresive tidak dapat kita wujudkan.

Di kampus sendiri sistem administrasi di dalam satu lembaga keguruan, pada umumnya, mencerminkan sistem yang ada di negara di mana ia berada. hal ini nampak jelas di Indonesia, di mana ada satu parlemen palsu bagi mahasiswa, Senat Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa, yang sama impotennya ketika berurusan dengan persoalan-persoalan paling penting yang menyangkut kesejahteraan mahasiswa: biaya pendidikan dan fasilitas kampus. Mengenai dua hal ini, kata putus tetap berada pada sebuah badan yang berdiri eksklusif dan elitis di kampus: Senat Universitas.

Harus Mulai dari Mana

Berangkat dari kondisi dan objectivitas dalam memahami faktor eksternal yakni kondisi kelas, kondisi kampus dan peranan kampus itu sendiri dalam mendorong peruabahan rakyat secara radikal, maka kita bisa memulai dengan membangun diskusi-diskusi kritis. Dan selanjutnya tugas pertama gerakan mahasiswa adalah membawa obor berapi ke jantung kubu anti kelas-kelas anti kemakmuaran rakyat beragitasi dan berpropaganda tanpa mengenal lelah dan takut di di kampus-kampus. Gerakan mahasiswa harus selalu menggunakan alat-alat yang dapat seluas mungkin berbicara kepada setiap mahasiswa mengenai isu-isu tertinggi yang mungkin dipergunakan. Contohnya, ketika situasi sangat represif, mahasiswa harus dengan bersemangat melancarkan agitasi dari orang ke orang dengan isu demokratisasi kampus. Namun, ketika situasi terbuka telah didapatkan, kaum mahasiswa harus mempergunakan koran untuk berproganda tentang kesejahteraan rakyat di kampus. Media yang sanggup menjangkau seluas mungkin massa dan isu yang sanggup menggerakkan sebanyak mungkin orang, sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan termaksud.

Gerakan mahasiswa sosialis harus mengkritisi tanpa ampun sikap umum gerakan mahasiswa yang enggan menggabungkan diri dengan gerakan rakyat pekerja, sikap-sikap non-partisan yang tak berprinsip, dan penyakit-penyakit sektarian lain antar mereka sendiri yang kerap diidap oleh gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa sosialis harus menggunakan segala macam cara yang dikuasainya – memohon pengertian atau mengungkapkan peringatan-peringatan keras, tajam atau lembut, keras atau lunak – agar pemahaman itu dapat menancap dalam-dalam di kepala dan hati massa mahasiswa.

Gerakan mahasiswa sosialis harus sanggup mengangkat isu-isu kampus menjadi isu-isu yang menyangkut kepentingan rakyat pekerja secara umum, dan sebaliknya, isu-isu rakyat pekerja harus terus diperkenalkan kepada komunitas massa mahasiswa di dalam kampus.

Gerakan mahasiswa sosialis haruslah menjadi kelompok yang pertama mempropagandakan dan melancarkan aksi-aksi massa dalam setiap kesempatan, walau sekecil apapun, yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan watak sejati dari para penguasa birokrasi kampus.

Gerakan mahasiswa sosialis harus pula menjadi yang pertama untuk mempromosikan solidaritas terhadap gerakan-gerakan mahasiswa di kampus-kampus lain, mendorong terbentuknya satu penyatuan dalam gerakan mahasiswa di tingkatan yang lebih luas. Walau tetap harus diperhatikan prinsip-prinsip dalam beraliansi, antara lain kebebasan untuk menjalankan kritik bahkan terhadap kawan-kawan aliansi, penyatuan kekuatan harus dijadikan prioritas utama. Terlebih ketika berhadapan dengan Negara Borjuasi yang represif.

Pendeknya, gerakan mahasiswa sosialis harus menjadi pelopor sejati, bukan hanya dalam teori.

Namun, di samping semua itu, gerakan mahasiswa sosialis menempati posisi khusus dalam kancah revolusioner. Posisi khusus ini diperolehnya karena ia terbebaskan dari keharusan untuk turut serta dalam proses produksi sehingga ia dapat memperoleh waktu luang, bahkan “ditugaskan”, untuk belajar. Dengan demikian, tugas untuk mempelajari berbagai teori dan sejarah revolusi menempel dengan kuat di pundak gerakan mahasiswa sosialis. Gerakan mahasiswa sosialis memanggul beban untuk menarik pelajaran dari berbagai upaya revolusioner rakyat pekerja di berbagai negeri, untuk membuat analisa-analisa dan pertimbangan-pertimbangan, dan untuk merumuskan berbagai variasi taktik dan strategi baru.

Gerakan mahasiswa sosialis juga mengemban tugas yang berat untuk menyediakan bacaan bagi seluruh rakyat pekerja. Adalah tugasnya, walaupun sangat berat, untuk mempelajari segala bahasa asing yang mungkin dikuasai, agar dapat menerjemahkan dan menerbitkan berbagai artikel dan buku yang selama ini hanya dapat dinikmati oleh segelintir kalangan saja. Ia juga harus menuntut dibukanya perpusatakaan-perpustakaan publik, mengisi perpustakaan-perpustakaan itu dengan buku-buku dan menggairahkan semua orang untuk menjadi anggota perpustakaan-perpustakaan dan aktif membaca buku buku-buku itu. Ia harus menyediakan berbagai wahana di mana rakyat pekerja dapat mendiskusikan segala yang mereka baca dan membimbing rakyat pekerja untuk memahami apa yang mereka baca.

Hal ini semakin membuat keterhubungannya, secara fisik dan ideologis, dengan gerakan kelas pekerja menjadi sesuatu yang imperatif, satu keharusan. Dengan demikian, apa yang dipikirkannya, kesadarannya, adalah kesadaran dari lingkungan yang hegemonik baginya, yaitu lingkungan kelas pekerja. Dengan demikian pula, ia dapat berbagi apa yang telah dihasilkannya dalam kerja-kerja mental itu kepada gerakan kelas pekerja, menerangkan kepada gerakan kelas pekerja dalam bahasa mereka sendiri, dan membantu gerakan kelas pekerja untuk mewujudkan segala hasil kerja mental itu. Gerakan mahasiswa sosialis adalah kancah rekrutmen agen-agen yang akan membantu rakyat pekerja menemukan kesadaran sejatinya.

Bumi Tidak Butuh di Selamatkan

Keamanan energi dan perubahan iklim adalah dua tantangan penting saat ini, kalimat tersebut di lontarkan oleh George Bush Jr dalam menyikapi jelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tentang perubahan Iklim (Climate Change)-UNFCC. yang berlangsung di Denpasar, Bali 3-7 Desember 2007. Kontradiksi pernyataan tersebut sangat menarik untuk didiskusikan terkait dengan posisi mereka dalam konstelasi kebijakan politik luar negeri dan system ekonomi kapitalistiknya. Objecitivitas memberikan penilaian pada statement tersebut, ada kebenaran, kejujuran, kelicikan dan ketamakan di dalamnya.

Kebenarannya adalah keengganan mereka untuk ikut meratifikasi Protokol Kyoto tentang keharusan negara-negara industri maju untuk memenuhi target pengurangan emisi gas rumah kaca menjelang tahun 2012 terkecuali negara-negara berkembang, sudah 72 negara dan entitas pemerintah telah ikut meratifikasinya. Bahkan Bush Jr dengan tegas menyatatakan bahwa Protokol Kyoto “cacat fatal” dampak jika protokol itu berlakukan di negaranya. (media Indonesia, desember 2007). Kenyataan yang tidak dipungkiri jika protokol ini di praktekkan di negerinya, maka akan ada puluhan perusahaan Multi Nastional Corporate (MNC) dan ribuan industri lainnya yang harus di tutup dan akan berdampak buruk terhadap kekuatan ekonomi mereka, dan tentu kekhawatiran dehegemonisasi kekuatan imperium politik dan ekonomi globalnya.

. Kebutuhan energi dalam jumlah besar, selain untuk menjaga stabilitas mata uang dollar mereka, dan juga komponen utama untuk dapat menggerakan rotor-rotor mesin perusahaan-perusahaan MNC yang bergerak di berbagai sector di negaranya, misalnya; Explorasi Minyak dan gas (Exxon Mobile, Chevron, Haliburton dll), Elektoronik (IBM, Microsoft, Motorolla), Produk makanan dan Minuman (Kraft, Coca Cola), Unilever, The Procter and Gamble Company (P&G), Ford Motor, Boeing dan lain-lain yang menghasilkan berbagai barang-barang produksi made in USA. Dan pertumbuhan industri besar di sana sangat membutuhkan jumlah besar bahan mentah Crude Palm Oil (CPO) hal yang mendorong perlombaan konversi lahan-lahan hutan menjadi kebun sawit. Negara Amerika menempati urutan ke 2 setelah Jepang dalam hal konsumsi CPO untuk industri. Dan mungkin dari saat bangun tidur sampai tidur lagi kita selalu memakai produk-produk perusahaan itu.

Kejujuran akan pernyataan itu adalah bahwa perubahan iklim (climate change) adalah sesuatu yang nyata dan benar, bukan isu global yang di jadikan landasan mereka untuk hegemoni seperti isu demokrasi, Pelanggaran HAM, dan terorisme. Perubahan iklim yang secara ilmiah dengan metode ilmiah dapat di uji kebenarannya. Ketika air laut semakin tinggi, beberapa pulau tenggelam, dan ketebalan ES di antartika kutub utara dan selatan yang terus menipis, serta berbagai peristiwa bencana alam yang sulit di prediksi. Dengan memiliki kemampuan teknologi informasi, ruang angkasa dan pencitraan bumi yang lebih maju, tentu mereka menyadari betul akan dampak global ini untuk keberlangsungan hidup manusia di bumi.

Kelicikan pernyataan itu adalah Amerika dan MNC-nya tetap saja mempraktekkan cara-cara barbar untuk mendapatkan sumber-sumber energi baru, selain menyimpannya dalam ribuan storage-storage di negaranya dan tetap mempertahankan Alaska tidak di eksplorasi. Nafsu kelicikan, dan dorongan tingginya nilai minyak dunia dan kebutuhan besar akan energi, Amerika dan MNC-nya terus melakukan perburuan emas hitam dan tanpa malu-malu meng-aneksasi negara yang memiliki cadangan minyak dan gas dan mineral berharga lainnya. Opsi disiapkan jika negara tidak patuh dan tidak bisa bekerja sama. Praktek-praktek penguasaan negara lain, misalnya; mendukung kelompok oposisi/militer untuk kudeta, jebakan hutang oleh IMF dan World Bank, dan menggunakan kekuatan milternya yang tangguh dan modern.

Ketamakan dan Keserakahan Amerika dan MNC dalam perburuan sumber energi dengan menghancurkan gunung-gunung, membabat hutan hujan trofis, berbanding terbalik dengan nasib negara dan rakyat sebagai pemilik sah dari sumber daya alamnya sendiri. Tragisnya, suara-suara bor minyak perusahaan MNC Amerika yang menembus tanah bersahutan dengan tangis bayi kelaparan, kematian yang dirasankan oleh rakyat Equador, Sudan, Nigeria, Afganistan, Irak dan Indonesia.

Kerusakan alam yang luar biasa akibat perburuan ini, dan emisi karbon dioksida dari ribuan industri, perlu di ketahui dari 50-an perusahaan Multi National Corporate (MNC) di seluruh dunia sekitar 87 persen berbasis di Amerika, dan aktivitasnya menyumbang lebih dari 30% dari total jumlah emisi dunia. Emisi Carbon (CO2) sebagai sumber utama Gas Rumah Kaca (GRK) yang memicu pemanasan global. Kerusakan hutan-hutan hujan trofis yang seharusnya berfungsi mengoksidasi gas carbon menjadi oksigen telah banyak di konversi menjadi lahan eksplorasi dan kebun kelapa sawit untuk memasok bahan baku kebutuhan industri di Amerika, pencemaran sungai-sungai sehingga ikan tidak dapat hidup akibat PH tinggi, laut-laut yang tercemar tumpahan minyak eksplorasi tengah laut (offshore), dan jumlah species tumbuhan dan hewan yang harus punah akibat ketamakan dan keserakahan Amerika dan MNC nya.

Bangsa Indonesia dengan sumber daya alam migas, bauksit, batu bara, emas, biji besi tidak membuat negara dapat berperan mensejahterakan rakyatnya. Sebaliknya yang di rasakan rakyat adalah alam tidak lagi ramah dengan penghuninya. Kerusakan hutan hujan tropis di provinsi Papua, Kalimantan, Jambi, Minahasa dan pulau-pulau lainnya, akibat ketamakan dan keserakahan para pemimpin bangsa ini, untuk mengabdi dan bekerja pada Amerika dan MNC nya. Dengan bersepakat pada Amerika dan MNC nya terus mengeksploitasi negaranya dengan memberikan kemudahan izin eksplorasi, keringaanan pajak, upah buruh murah serta penghapusan kewajiban atas konsesi kerusakan alam serta jaminan keamanan. Dalih menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menambah devisa negara. Tetapi lebih 60 tahun rakyat tidak mendapatkan apa-apa dari alamnya sendiri. Perlawanan rakyat untuk keadilan atas hak dan sumber daya alamnya di hancurkan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan negara yang didukung Amerika dan MNC-nya..

Dan saat ini rakyat harus memahami bahaya dari perubahan iklim global. Sungguh sesuatu yang tidak adil. Kerusakan bumi sesungguhnya adalah akibat dari ulah tangan manusia jelas di sebutkan dalam firman Allah. Jadi, Bumi tidak butuh di selamatkan, Perilaku pemimpin yang korup dan bermental mengabdi kepada Amerika dan MNC-nya berandil besar mempercepat kerusakan bumi itu sendiri. Sekali lagi bumi tidak butuh di selamatkan, yang di perlukan adalah refleksi dan introspeksi serta mengedepankan sikap bijak, hentikan sifat serakah, tamak dan memperkaya diri dan mempercayai perusahaan eksplorasi minyak dan gas milik MNC yang secara nyata berpuluh tahun tidak dapat menjawab kemiskinan rakyat.

Dalam konteks ini, hendaknya rakyat Aceh dan pemerintah Aceh belajar dari kegagalan yang dipraktekkan negara-negara maju dan MNC nya, seperti Amerika, Jepang dan negara-negara Eropa. Yang harus di fahami bersama adalah akar sejarah serta landasan konflik berkepanjangan di Aceh, dan proses pembangunan perdamaian tidak dapat di lepaskan dari konteks kepentingan ekonomi negara-negara maju dan MNC nya. Praktek yang sama juga di lakukan di afrika misal; Zaire, Kongo, dan Mali. Saatnya bangkit bersama membangun ruang-ruang dialog dan komunikasi dan berpedoman pada asas kejujuran dan kehendak untuk bangkit bersama antara Aceh dan Pemerintahan Nasional. Asas kejujuran dalam makna untuk sama-sama melihat objectivitas dan kontradiksi dasar yang mengharuskan kita saling berperang dan menyalahkan. Ada hal yang lebih besar yang harus kita lakukan untuk segera mengkonsolidasikan diri untuk menghadapi labirin lawan sejati menuju sesuatu yang berkeadilan bersama.

Hal sederhana bisa di mulai dari negeri sendiri, eskspektasi rakyat Aceh terhadap pemerintahan baru untuk hidup lebih baik secara ekonomi dan politik harus dimaknai dengan bijak dan rasional. Makna yang dimaksudkan oleh rakyat sebagai constituent seharusnya di fahami dalam bahasa yang sederhana. Dan tidak kemudian harus terburu-buru mengabdi kepada kepentingan-kepentingan investor dan MNC yang memang sudah lama ingin segera merambah hutan-hutan hujan trofis leuser, menabur timbal dan air raksa di sungai-sungai Aceh Barat dan Beutong Ateuh dan menjala emasnya dan menguasai sumber-sumber pertambangan minyak dan gas. Tapi saat itu investasi butuh stabilitas.

Sikap bijak, rasionalitas harus didasarkan pada rakyat sebagai constituent. Apakah makna lebih baik secara politik dan eknomi rakyat harus merevitalisasi lahan-lahan sawah dan kebun mereka dan di konversi menjadi perkebunan sawit, dan apakah makna lebih baik disaat rakyat bekerja di perusahaan-perusahaan tambang-tambang batu bara, tambang emas, minyak dan gas. Ataukah rakyat hanya membutuhkan bagaimana cara meningkat hasil-hasil produksi padi, jagung, kedelai, kelapa, ternak sapi, kerbau dan semua yang selama bertahun-tahun menjadi rutinitas dan sumber serta alat produksi rakyat. Bukankah 70 persen corak produksi rakyat Aceh adalah pertanian palawija dan sedikit tanaman keras. Komunikasi antara pemerintah dan rakyat terkait kebutuhan dan kebijakan meningkatkan nilai produksi dan produktivitas, mengamankan jalur distribusi dan perniagaan, kebijakan harga serta mengatur tata laksana niaga sector-sektor pertanian dan proteksi terhadap sektor unggulan.

Kegagapan mengundang para investor dengan memberikan kemudahan izin investasi, penyediaan lahan, pengurangan pajak, jaminan keamanan dan menjanjikan upah buruh murah. Tidakkah sama saja mengulangi dan mempraktekkan kegagalan di belahan bumi lain dan provinsi tetangga di Aceh. Hipotesa awal yang mengingkari objectivitas terhadap sesuatu hal yang pernah terjadi, Investasi dan MNC tidak akan pernah berhasil menjawab kemiskinan rakyat, pertumbuhan ekonomi pengaruh investasi hanya terjadi di level makro. Karena Mereka hanya membutuhkan sumber-sumber mineral, minyak bumi, emas dan gas alam Aceh dan terus melakukan kerusakan alam Aceh yang lebih luas, karena Aceh belum di anggap pangsa pasar hasil-hasil produksi. Dan jika di nilai Aceh menguntungkan dan stabil untuk iklim investasi, tanpa di undang pun ribuan investor akan berlomba-lomba membangun pabrik. Pulau batam contoh terdekat yang bisa kita lihat.

Sekali lagi bumi tidak butuh di selamatkan, kita hanya membutuhkan cara untuk mengubah perilaku kita, ketamakan dan keserakahan yang akan mendorong kita untuk berbuat dan melakukan perulangan sejarah kesalahan dan kegagalan menjaga tanah dan hutan, sungai dan laut Aceh. selayaknya rasionalitas dikedepankan untuk menilai kebutuhan rakyat Aceh dan bagaimana kemudian cara memenuhi kebutuhan itu, dengan tidak bersikap berlebihan dalam memperlakukan alam titipan anak cucu kita, kelak mereka akan ambil titipan ini. Jika kita gagal, bukan tidak mungkin beberapa tahun kedapan tidak akan ada lagi awan dan embun bergelayut di puncak seulawah, dan saat itu sebagian penduduk Aceh tengah sudah harus memiliki kulkas dan pabrik es akan hadir disana.

Eksistensi Gerakan Aktivis 98 ” Belajar dari Kegagalan ”

“Pada tahun 1968, seorang Marxist dari Belgia, Ernest Mandel berbicara di depan 33 perguruan tinggi di Amerika Serikat dan Kanada, dari Harvard ke Berkeley dan dari Montreal ke Vancouver. Lebih dari 600 orang memadati Education Auditorium di New York University pada tanggal 21 September 1968 untuk menghadiri “Majelis Internasional Gerakan Mahasiswa Revolusioner”. Presenta­si Mandel di tempat itu dipandang sebagai kejadian yang sangat menonjol oleh majelis dan salah satu saat penting dari seluruh perjalanannya. Pidato Mandel adalah polemik yang sangat hebat terhadap kecenderungan “aktivisme” dan “spontanisme”, yang belakangan ini muncul di kalangan kaum radikal di dunia Bara”

Misi pembebasannya dari penindasan totaliter mantan Soeharto mendapatkan stereotip positif dan apresiasi yang besar dari seluruh rakyat Indonesia. Kenginan untuk hidup lebih baik dan berdaulat mendorong gerakan besar yang di usung oleh Mahasiswa pada saat itu. Gerakan yang di pelopori mahasiswa ini kemudian di kenal dengan gerakan aktivis 98 sebagai simbol jatuhnya rezim orde baru. Keberhasilan gerakan aktivis 98 menumbang rezim orde baru ternyata merupakan sikap spontanisme untuk menyahuti tuntutan besar rakyat yang di terhimpit persoalan ekonomi, seperti naiknya harga-harga barang dan kekacauan sistem ekonomi politik pada saat itu. Gerakan aktivis 98 ini juga tidak meletakan landasan yang ingin di capai tentang Indonesia baru pada saat itu. Hal ini menyebabkan terjadinya fragmentasi gerakan mahasiswa di tengah kebingungan akan nasib dan masa depan bangsa ini. Kebingungan ini di manfaatkan dengan sangat cermat oleh kekuatan-kekuatan ekonomi rezim orde baru yang dengan cepat berhasil mengkonsolidasikan dirinya dengan membentuk kekuatan politik yang baru yang selanjutkan akan mengamankan kepentingan ekonomi dan politik mereka tentunya.

Euforia gerakan aktivis 98 juga menginisasi proses dan lahir tumbuhnya Gerakan Aktivis di Aceh yang secara politis Aceh juga merupakan daerah yang di praktekkan sikap-sikap dan kebijakan totaliter dan militeristik untuk meredusir gerakan-gerakan perlawanan rakyat Aceh. Proses tumbuh dan kembangnya gerakan aktivis 98 di Aceh di sandarkan pada kepentingan untuk Aceh yang lebih baik dan bermartabat tanpa ada sebuah teori yang yang menjadi landasan bersama tentang “Aceh yang lebih baik dan bermartabat” tersebut. Era kejatuhan pemerintahan sentralistik di Jakarta mendorong gelombang aksi besar yang di pelopori Mahasiswa Aceh untuk menuntut kebenaran atas berbagai kebijakan salah yang di terapkan pada zaman rezim. Tuntutan pencabutan Daerah Operasi Militer (DOM) yang di berlakukan tahun 1989-1998 segera di sahuti dengan keluarnya keputusan pemerintah tentang pencabutan daerah tersebut yang secara resmi diumumkan oleh Jendral Wiranto pada saat itu, gelombang tuntutan semakin maju dengan isu adili pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia di Aceh selama di berlakukannya DOM, dan sampai pada tingkatan tuntutan yang lebih ekstrim yakni Referendum untuk Aceh dengan pilihan Opsi radikall yakni “Merdeka” secara teritorial dari Negara Indonesia.

Proses ini selanjutnya mendorong muncul dan lahirnya organ-organ dan buffer-buffer aksi yang bekerja untuk melakukan pengorganisasian isu, pengorganisasi rakyat dan berbagaii gelombang demonstrasi di Aceh. Munculnya sejumlah aktivis gerakan 98 sebagai ,motor penggerak dengan mengusung teori-teori pembebasan dan keadilan untuk Aceh semakin mendorong dinamika pergulatan pemikiran dan pergerakan aktivis 98. sebut aja misalnya tokoh-tokoh 98, Kausar, Ari Maulana, Islmuddin, Taufik Abda, dan Muhammad Nazar. Gerakan ini terus mengartikulasikan diri dan terfragmentasi dalam gerakan-gerakan yang lebih kecil. Sebut saja misalnya kawan-kawan Kausar dengan Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR), Islamuddin dengan Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh (Karma) dan Muhammad Nazar dengan Sentral Informasi Referendum Aceh (Sira) dalam proses pencarian bentuk gerakan dan ketokohan yang melekat pada masing-masing Buffer ini, mengalami pasang surut gerakan. Baik akibat tindakan represivitas dan teror dalam bentuk terapi kejut yang di pertontonkan kepada para aktivits-aktivis yang di anggap pro dengan gerakan pemisahan diri yang menguat pada saat itu. Cara memandang dan melihat Aceh yang lebih baik juga menyebabkan terjadinya faksinasi gerakan mahasiswa Aceh Sendiri. Sampai pada puncaknya pada saat di berlakukannya Status Keadaan Gawat darurat untuk Provinsi Aceh (Darurat Militer) bertambah lengkaplah alat kekuasaan militeristik pada saat itu atas nama keutuhan Negara Republik Indonesia untuk menghancurkan, memintai keterangan sampai tindakan untuk menangkap setiap siapa saja yang patut di duga melakukan pengorganisiran dan pengorganisasian rakyat yang dapat membahayakan jargon NKRI pada saat itu.

Tentu saja ada kesamaan kesalahan yang di lakukan antara Gerakan Mahasiswa Aceh dan Gerakan Mahasiswa pada bulan May, yakni tentang konsep dan teori kehidupan rakyat yang lebih baik yang tidak selesai dalam tataran praktek dan ide. Akibatnya kita bisa melihat bahwa tidak ada sama sekali gerakan Mahasiswa 98 di Aceh yang memberikan sebuah paradgima dengan ide perubahan sosial rakyat yang lebih masif. Dan kemudian dalam perjalananya banyak juga tokoh-tokoh dari gerakan Mahasiswa 98 tersebut yang mencapai posisi-posisi penting dalam lingkaran kekuasaan. Sebut saja Misalanya Muhammad Nazar yang kemudian menjadi Wakil Gubernur Aceh, Islamuddin yang menjadi Wakil Walikota Sabang, Fuadri Wakil Walikota Aceh Barat, Nasruddin Abu Bakar Wakil Bupati Aceh Timur dan beberapa tokoh-tokoh gerakan Mahasiswa 98 yang dulunya berteriak dengan ide perubahan tatanan sosial yang dalam perjalanannya pasca Tsunamy banyak yang menempati posisi penting di Beberapa Lembaga Donor dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD Nias sepertinya telah menemukan makna perubahan sosial dalam perspective yang lebih sederhana dan kecil yang mereka telah capai. Bahwa ketiadaan cita-cita dan common goal bersama tentang perubahan tatanan sosial telah mendorong sikap merasa nyaman dan aman dengan kondisi yang tejadi pada saat ini.

Cita-cita dan berbagai teori pembebasan yang di usung dan di jadikan jargon perjuangan masa lalu untuk mendapatkan simpati dan empati rakyat merupakan sisa-sisa selebaran usang dan spanduk yang telah menjadi kain lap atau mungkin sudah hilang di bawa gelombang tsunamy. Ketiadaan eksistensi gerakan aktivis 98 merupakan fenomena nyata yang harus kita akui dan kita sadari sebagai sebuah kesalahan sejarah dan harus ada pola perbaikan-perbaikan yang lebih progressive untuk bagaimana kemudian membangun kesadaran massa tidak dengan hanya membenturkan kepentingan rakyat dengan penguasa yang hanya bersifar temporer. Harus ada pembelajaran yang lebih baik kedepan dengan memajukan kesadaran rakyat tidak hanya pada makna kesadaran sempit , tapi harus lebih maju yakni dengan mendorong dan mengarahkan kesadaran itu pada kesadaran kepentingan global. Kesadaran global di sini harus lebih di arahkan dalam konteks untuk membangun sinergisitas bahwa ancaman untuk dapat mencapai kesejahteraan rakyat hari ini adalah bahaya dari Kapitalisme Global.

Yah kapitalisme global hari ini semakin menunjukkan perannya dalam men-drive pemimpin-peminpin Aceh, mereka dengan vulgar dan tanpa malu-malu mempertontokan sikap “selingkuhan” antar modal dan kekuasaan yang kemudian mendorong lahirnya kesadaran ideologii pembebasan rakyat dengan membuka pasar seluar-luasnya untuk kepentingan investor. Karakter ini dapat dilihat dari sikap ingin berhutang, sikap privatisasi BUMN dan sikap pro pasar yang tidak memungkinkan seorang pemilik koperasi rakyat yang harus di sandingkan untuk bersaing dengan George Soros misalnya dalam hal sistem investasi. Dan jelas tentunya praktek-praktek investasi selalu menempatkan rakyat pada kelompok marginal. Kecendurangan investasi dan modal akan selalu mengakumulasikan diri dan selalu mencari ruang-ruang sempit agar tetap dapat meraih keuntungan yang lebih besar.

Strategy gerakan dengan membangun organisasi Gerakan politik dalam bentuk Partai Politik untuk membangun kesadaran rakyat harus menjadi pilihan kita saat ini, kegagalan gerakan yang kita lakukan pada waktu dulu hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita untuk lebih melakukan pengorgisiran dan pendidikan politik rakyat agar rakyat faham dan munculnya kesadaran-kesadaran yang lebih objective tentang hak sipil politiknya dan bukan membangun kesadaran semu seperti dulu lagi.

 

Ideologisasi Kriminalitas di Aceh

Dalam tahapan dan proses pembangunan perdamaian di Aceh, seharusnya ada tiga fase yang perlu di lakukan, dan masing-masing fase ini merupakan mata rantai yang tidak terputus dan harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Fase Peace making; Fase ini adalah telah terbangunya kesepakatan di level elit dalam konteks state security yakni terbangunnya kondisi dan situasi keamanan dan politik. Fase ini telah di lakukan dan berjalan dengan baik, Momerandum of Undestanding (MoU) yang di tanda tangani 15 Agustus 2005 merupakan road of peace untuk menciptakan kondisi ini. Langkah MoU ini telah di ikuti dengan dibentuknya Aceh Monitoring Mission (AMM) sebagai penjamin dan pemantau dari conflict of parties untuk komitmen melaksanakan butir-butir kesepakatan yang termaktub dalam MoU tersebut. Dalam waktu kurang dari satu setengah tahun, semua tahapan dan mekanisme untuk terciptanya situasi politik dan keamanan berjalan dengan mulus, dari proses decomissioning, demiliterisasi, amnesty, pembuatan Undang-undang pemerintahan Aceh (UUPA) dan election (Pilkada).

Seluruh tahapan dan proses Fase Peace Making ini berlangsung dengan mekanisme, target dan tahapan yang kongkrit dan jelas. Misalnya target demiliterisasi 8000 pasukan TNI dan 2,030 Personil Polri di seluruh Aceh, penghancuran senjata (decomisioning) 840 milik GAM, pembebasan narapidana politk (amnesti/abolisi) 340 geliyawan GAM. Tentu saja interest dari conflict of parties merupakan kunci keberhasilan dari seluruh proses tersebut.

Fase Peace Building adalah fase menciptakan situasi kondisi terpenuhinya hak-hak para korban dan melakukan promosi hak-hak social dan politik dari individu-individu dan kelompok-kelompok yang secara langsung dan tidak langsung menjadi bagian dari berlangsung aktivitas konflik yang terjadi, misalnya; Social Economic development, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Perbaikan Pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Fase ini paling penting untuk segera di lakukan dengan sebaik-baik agar menghilangkan benih-benih konflik di masa yang akan datang. Hal inilah yang sepertinya tidak menjadi perhatian serius oleh seluruh komponen masyarakat sipil dan conflict of parties. Karena pada fase ini semua persoalan-persoalan dasar rakyat harus dengan tuntas di jawab. Sebut saja misalnya jumlah korban konflik yang seharusnya mendapatkan dana kompensasi, rumah korban yang harus di bangun, kondisi fsikologis yang harus di hilangkan dan persoalan pelayanan dasar lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi yang dan tentu saja lapangan kerja yang harus di sediakan oleh negara/pemerintah daerah. Karena bagaimanapun tiga dasawarsa berlangsung konflik bersenjata pasti telah menyebabkan hancurnya nilai dasar dari hak-hak rakyat dan meningkatnya jumlah kemiskinan di Aceh.

Ideologisasi Kriminalitas

Trend eskalasi kriminalitas dalam waktu tiga bulan terakhir cenderung meningkat, bentuk kriminalitas yang terjadi berupa perampokan bersenjata, penculikan, dan pembunuhan dengan di sertai kekerasan, teror bom dan beberapa kekerasan bersenjata, sebut saja misalnya beberapa kasus di Biruen, Aceh Utara, Aceh Timur dan Kabupaten Pidie dan bahkan menurut Catatan kami, dari tahun periode bulan May 2006-sampai periode Juni 2007 tercatat 106 kasus kriminalitas dengan kekerasan bersenjata, dan 50 pucuk senjata yang di sita aparat kepolisian provinsi NAD. Motif kriminalitas pun bermacam-macam, dari persoalan yang bermotif uang, balas dendam, salah faham, pemerasan dan banyak motif yang secara umum menjadikan alasan ekonomi sebagai justifikasi pembenaran dalam melakukan aksi-aksinya. Jelas semua bentuk-bentuk dan aksi-aksi kriminalitas ini secara umum dapat mengganggu iklim perdamaian yang telah di bangun. Dan tentu saja harus ada tindakan yang preventif dari stake holder terkait untuk mencegah agar konflik tidak meluas dan menyebabkan terjadinya konflik dalam skala yang lebih besar.

Trend meningkatnya aksi kriminalitas tidak bisa di pandang sebagai tindakan kejahatan kriminalitas murni, tentunya terdapat alasan-alasan dan persoalan-persoalan dasar yang menyebabkan munculnya reaksi dari para pelaku kriminal dan tindakan teror. Harus di sadari bahwa persoalan utama dalam treatment pembangunan perdamaian adalah persoalan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang kunjung tidak beranjak lebih baik dari fase sebelumnya.

Tentu saja meningkatnya aksi kriminalitas tidak terlepas dari persoalan ketimpangan pembangunan dan program reintegrasi tidak memihak rakyat miskin dan korban konflik itu sendiri. Tingkat kemiskinan yang tinggi di provinsi NAD sangat rentan untuk terjadinya aksi kriminalitas dengan mengatasnamakan dan justifikasi persoalan ekonomi. Lihat saja data Bappeda NAD 2006, bahwa sebelum Tsunamy jumlah penduduk miskin mencapai 40,39 % dan naik menjadi 47,80 % paska tsunamy. Dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah, Rustam Effendy menyatakan , angka pertambahan keluarga miskin di Aceh sejak 2002-2005 setiap tahunnya 11,78 % (Sumber: Harian Analisa tanggal 10 Maret 2007).

Relasi yang kuat antara fakta kemiskinan rakyat dan maraknya aksi kriminalitas tentunya berbanding terbalik dengan hingar-bingar denyut perekonomian Aceh yang secara makro semakin baik. Jumlah dana milyaran Dollar yang di kelola Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh, milyaran Dollar dana bantuan komuntitas Internasional sebagai bentuk keprihatian atas tragedi kemanusiaan Aceh, dan hampir dari 20 triliun dana APBD yang akan di kelola Aceh efektif tahun 2008. Dan sejenak mungkin kita dapat melihat tetangga kita di Filipina selatan (Mindanao), kekuasaan yang di dapat Nurmisuari sebagai (sebagai Gubernur Mindanao) dengan organisasi Moro Islam Liberation Front (MILF) ternyata tidak juga mampu menyelesaikan persoalan dasar dan kemiskinan rakyat dan praktek-praktek korupsi di wilayah kekuasaannya, yang berakibat banyak muncul faksi-faksi yang tidak puas akan kepemimpinannya, sebut saja misalnya muncul Moro National Liberation Front (MNLF), Pentagon Gank (PG) dan Abu Sayyap Groups (ASG). Dalam aksi-aksinya kelompok-kelompok di filipina ini menjadikan alasan-alasan penculikan-penculikan yang bermotif uang dan mereka terorganisir dan meberikan justifikasi terhadap aksi-aksi kriminal yang mereka lakukan, dan tentunya mereka telah melewati fase kriminalitas adalah sebuah pembenaran untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Tentu Aceh akan berbeda dan kita tidak pernah berharap akan seperti di Mindanao, tingkat ekspektasi rakyat terhadap pemerintahan baru untuk dapat menyelesaikan persoalan ini harus di imbangi dengan kenginan rakyat secara bersama untuk keluar dari krisis kemiskinan. Konsensus rakyat dan komitmen pemerintahan Aceh harus di bangun bersama, Pemerintah harus selalu mengkampanyekan program-program pengentasan rakyat dari kemiskinan, menjelaskan kepada rakyat terkait target-target yang akan di capai untuk penciptaan lapangan kerja, dan rakyat juga harus mengetahui program-program pemerintah yang akan dilakukan, sehingga sinergisasi antara rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama keluar dari krisis kemiskinan merupakan konsensus yang di bangun bersama.

Pentingnya penguatan modalitas sosial rakyat sebagai aspek dasar pembangunan manusia seutuhnya, modalitas sosial itu harus dilakukan dengan meningkatkan pembangunan rumah-rumah sakit yang berkualitas untuk rakyat miskin, pembangunan gedung-gedung sekolah di seluruh pelosok desa, peningkatan kualitas pendidikan Aceh dengan cara meningkatkan gaji guru-guru di desa-desa terpencil, melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan komprehensif guna mendekatkan jalur pelayanan publik ke masyarakat. Pemerintah Daerah harus memiliki konsep (blue print) pembangunan perdamaian dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh dan juga membangun industri dasar rakyat untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mengatasi pengangguran. Jika hal-hal ini menjadi prioritas dari agenda-agenda kerja Pemerintah, maka persoalan dasar dari seluruh sistem ketidakadilan yang telah lama terjadi di bumi Aceh ini akan segera terjawab. Dan jika ini tidak menjadi agenda jelas, maka tentu kita khawatir fase kekerasan kriminalitas bersenjata akan menjadi sebuah ideologi baru, yang mengatasnamakan demi kesejahteraan untuk melakukan perlawanan.

 

INVESTASI DAN LIBERALISASI PEREKONOMIAN ACEH

Sejak penandatanganan Kesepahaman Bersama antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 menandai babak baru proses transformasi konflik dan kekerasan ke arah yang lebih progres dan moderat. Tidak secara kebetulan bahwa perestiwa Tsunamy merupakan pintu masuk untuk mendorong ke arah perdamaian itu sendiri, perananan dunia Internasional untuk mengakhiri konflik sebelum MoU 15 Agustus tersebut, sebenarnya telah didorong melalui facilitator Henry Dunant Centre (HDC) yang bertindak memediasi konflik dan mendorong ke meja perundingan, kedatangan HDC pada pemerintahan mantan Presiden Abdul Rahman Wahid dan Presiden Megawati Sukarno Puteri membawa sedikit angin segar dalam mengurangi eskalasi kekerasan di Aceh, hal ini dengan disepakatinya Cease of Hostilities Agreement (CoHA), dan untuk mengawal proses tersebut, maka atas dasar pertimbangan pihak Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang difacilitasi oleh HDC, maka dibentuklah Joint Secretariat Committee (JSC) di beberapa district (Kabupaten) di Aceh dengan juga di sepakatinya beberapa daerah sebagai Zona Aman (peace Zone).

Momentum tsunami dan MoU Helsinki membawa perubahan yang lebih maju terhadap harapan demokratisasi di Aceh, tingkat ekspektasi dunia internasional yang tinggi terhadap Aceh melahirkan komitmen dan kebersamaan untuk membantu dan membangun Aceh kembali. Apresiasi Dunia Internasional untuk membantu Aceh tidak hanya dalam bentuk bantuan kemanusiaan (humanitaria) dan fisik (recontruction), akan tetapi juga meliputi bantuan pemulihan ekonomi (economic recovey) dan pemulihan tata pemerintahan (governance), dan tidak hanya di fokuskan pada daerah tsunami, tapi sudah meluas ke daerah-daerah yang merupakan basis konflik dan basis sumber daya alam dan ekonomi di provinsi NAD. Dominasi bantuan Amerika (USAID,IMF dan World Bank), Uni Eropa (GTZ, CIDA), Australia (AIPRD, Ausaid), Jepang (JICA, JICS) menandai babak baru proses transformasi Aceh menuju liberalisasi politik dan ekonomi. Secara tidak sadar, perlahan tapi pasti, liberalisasi ekonomi semakin mendapatkan tempat di Aceh. Terwujudnya pemerintahan yang baik, Akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif ádalah prasyarat utama untuk mendukung sistem liberalisasi ekonomi dan perdagangan

Membangun Aceh dengan Investasi

Geliat ekonomi Aceh diharapkan tumbuh dengan subur pasca di temukannya Sumber Gas Alam di Arun Lhoskmawe. Penemuan gas alam telah mendorong lahirnya sector industri hilir dan sector industri lainnya. Kondisi dan harapan semula rakyat Aceh dan masyarakat Aceh utara terhadap masa depan dan tingkat kesejahteraan ternyata berbanding terbalik dengan kondisi hari ini setelah lebih dari 30 tahun eksplorasi Exxon Mobil dan jutaan milimeter cubic foot (MMCF) dikeruk dan Jutaan Dollar uang yang dihasilkan dari proses eksplorasi tersebut. Masyarakat Aceh Utara hanya bisa menatap dengan miris ketika muatan kapal yang berisi gas alam cair menaikkan jangkar menuju tuan pembeli yang telah menandatangani kontrak karya selama 35 tahun agar gas alam yang dihasilkan oleh Exxon Mobil menjadi miliknya. Sehingga Pusong (salah satu kecamatan di Aceh Utara) adalah tetap pusong seperti yang dahulu sampai dengan hari ini. Begitulah flash back kegemilangan Aceh pasca ditemukannya sumber daya energi berupa gas alam cair (liquide Natural Gas) di Aceh Utara.

Sekelumit cerita diatas adalah menjadi pelajaran yang berarti bagi rakyat Aceh bahwa investasi jutaan dollar untuk melakukan eksplorasi migas tidak membawa perubahan yang signifak terhadap tingkat perekonomian dan kesejahteraan rakyat Aceh sendiri. Eksplorasi dan investasi sector pertambangan yang dilakukan di Aceh utara di dominasi oleh perusahaan Amerika dan Jepang yang hari ini juga banyak melakukan bantuan kemanusiaan di Aceh pasca MoU dan Tsunami.

Investasi adalah suatu kata dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Kata tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Berdasarkan teori ekonomi investasi berarti juga pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi, akan tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Syarat mutlak suatu investasi yang menguntungkan adalah kondisi geografis dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan kondisi perpolitikan stabilitas suatu negara/daerah.

Beranjak pada kondisi perpolitikan yang stabil dan cenderung membaik menetapkan kita harus memilih untuk membangun Aceh kembali dengan meletakkan dan menyandarkan perbaikan ekonomi ke arah pembangunan ekonomi makro atau mikro. Hal ini Sangat penting untuk dilakukan agar arah dan kebijakan pembangunan sector ekonomi tepat sasaran dan membawa rakyat ke arah yang lebih baik. Memang kita harus sepakat bahwa konflik selama lebih dari tiga dasawarsa telah menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan rendahnya produk domestik bruto (PDB) daerah sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi sebuah persoalan pelik yang harus dihadapi pemerintahan baru Aceh. Pilihan strategy membukan kran investasi seluas-luasnya tanpa di barengi kerangka regulasi yang jelas dan penyiapan modal social (social capital) masyarakat akan Sangat mengkhawatirkan Aceh akan menjadi seperti Batam pada era tahun 90-an. Dan memang menurut Prof Jorgensen (1980) bahwa ekonomi Amerika Serikat dalam kurun waktu 1948-1979 menunjukkan bahwa 46% pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pembentukan modal (modal formation), 31 % dipengaruhi oleh tenaga kerja, serta24 % dipengaruhi oleh teknologisasi.

Namun teori ini sepenuhnya benar jika kita menganut dan percaya tentang teori-teori dan hukum kapitalisme yang memiliki kecendrungan untuk melakukan akumulasi modal dan meraih keuntungan besar. Seharusnya yang menjadi fokus dalam pembangunan Aceh adalah lebih menitik beratkan pada pembangunan sector manusia sebagai asset berharga dan berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri. Bahkan menurut satu teori menjelaskan bahwa modal manusia berperan secara significan dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa/daerah dan bahkan lebih penting daripada factor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi, dan menyangkut modal manusia tidak hanya berbicara dalam tataran kuantitas, akan tetapi segi kualitas dan kemajuan cara pandang dan pola fikir manusia itu sendiri. Dan tentunya unsur kualitas masyarakat dapat diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan dan kebebasan mengeluarkan pendapat (demokratis) dalam sistem pemerintahan suatu negara/daerah. Implikasi positif dan kongkrit dari tingkat pendidikan akan menggambarkan secara umum tingkat kesejahteraan suatu masyarakat, dan sejalan bahwa semakin tinggi tingkat kualitas hidup manusia/masyarkat maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraannya.

Membuka Kran Investasi

Kebijakan Gubernur Irwandi membuka kran investasi selayaknya mendapatkan apresiasi yang tinggi dari seluruh masyarakat Aceh, karena memang untuk mendorong dan membangun perekonomian Aceh yang jauh tertinggal. Dan bahwa konflik yang menyebabkan Aceh jauh tertinggal secara ekonomi dan tingkat kejahteraan rakyat menjadikan pilihan yang harus segera dilakukan adalah dengan membuka akses dan isolasi daerah yang berpotensi kepada sector swasta dengan mendorong laju investasi di segala bidang.

Dari rumusan diatas tentunya bahwa kebijakan membukan kran investasi adalah bukanlah suatu kemendasakan yang harus dilaksanakan segera. Seharusnya pemerintah lebih mendorong kemandirian local (pengusaha local) untuk mandiri dan membekali diri dengan teknologisasi serta melakukan proteksi terhadap industri dan produk dalam daerah. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dalam membangun Aceh kembali kita memerlukan investasi dan modal asing? Hal ini penting untuk dijawab agar landasan, cita-cita dan arah pembangunan Aceh focus dan tepat. Dan jika kemudian pertanyaannya bahwa Aceh akan meletakkan sandaran kekuatan ekonominya adalah dari sector pertanian dan perkebunan, maka yang harus difikirkan adalah pengembangan sector pendidikan yang berbasis pada pembangunan manusia yang concern pada pendidikan yang mengarah pada kedua sector tersebut, dan selanjutnya dinas pertanian dan perkebunan harus memfocuskan diri pada pengembangan sector ini, baik dari teknologi alat pertanian dan alat perkebunan serta teknologi pengolahan produk-produk dari kedua sector ini, menjadikan universitas sebagai motor untuk mendorong penemuan teknologi pertanian&perkebunan. Dan ini harus terus dikembangkan dan direncanakan sampai pululan tahun sehingga tercipta kemandirian industri agraria dan industri produk pengolahannya. Dan ataukah kita akan menyandarkan pembangunan ekonomi pada sector pertambangan dan pengembangan sumber daya energi , maka kita juga harus melakukan hal yang sama seperti contoh diatas sehingga cerita di Aceh Utara merupakan masa kelam yang tidak akan pernah terjadi lagi di Aceh.

MENYOAL SENSITIVITAS DAERAH TERHADAP ISU KEMISKINAN

Pengantar

Tulisan ini di dasarkan pada tinjauan sederhana terhadap dokumen perencanaan daerah untuk melihat kebijakan umum perencanaan daerah dalam upaya penanganan kemiskinan. Tujuan dari riset ini sebenarnya lebih kepada untukMenyusun instrumen penilaian kualitas dokumen perencanaan terutama dalam rangka mengidentifikasi isu kemiskinan didalam dokumen tersebut, Mengidentifikasi konsistensi berbagai dokumen perencanaan daerah dalam kaitannya penanganan isu kemiskinan, dan Mengidentifikasi korelasi antara alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan dengan angka kemiskinan, serta Mengidentifikasi korelasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dengan angka kemiskinan. Dalam hal ini juga ruang lingkup yang dilakukan dalam studi ini menyangkut penilaian atas tinjauan perencanaan dan kemiskinan, kondisi umum kemiskinan di wilayah penelitian, serta korelasi dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menenghan Daerah (RPJMD) dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RPKD) dengan isu kemiskinan. Daerah tinjauan yakni Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, dan tidak ada maksud spesifik atau alasan khusus dalam pemilihan daerah tinjauan.

����������� Secara sederhana metodologi yang di gunakan dalam riset ini lebih kepada aspek referensi perencanaan untuk melihat konsepsi perencanaan yang ada di daerah serta konsepsi kemiskinan, dan selanjutnya instrumen penilaian di lakukan untuk melihat subtansi dari masing-masing dokumen perencanaan sejauh mana dokumen tersebut membahas tentang isu kemiskinan, dan juga untuk melihat aspek kebijakan arah pembangunan, reformasi kelembagaan, peraturan daerah, dan pada fungsi program kegiatan tahunan untuk melihat lebih detil program masing-masing fungsi pemerintahan apakah apakah ada pembahasan spesifik terhadap isu kemiskinan. Dan dalam melakukan penilaian juga di laksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang terdiri dari 4-5 orang dengan tujuan agar hasil penilaian terhadap berbagai dokumen tidak subjective dan akurasinya dapat di andalkan.

Hasil Studi

Sampai sejauh ini, berbagai perencanaan pembangunan daerah masih banyak yang belum secara jelas mengarah pada orang miskin (pro poor). Isu kemiskinan cenderung dijadikan jargon, strategi dan kebijakan yang diambil pemerintah sering berseberangan dengan kondisi riil dilapangan. Program-program pembangunan yang pro poor pun banyak yang tidak jelas baik secara alokasi anggaran maupun tolok ukur dan capaian kinerja. Hal-hal inilah yang menyebabkan upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan menjadi tidak terencana dengan baik dan tidak tepat sasaran.

Instrumen Evaluasi Dokumen Perencanaan

Sebagai suatu instrumen penilaian dan evaluasi, panduan ini bukan ditujukan untuk memberikan keputusan penilaian, melainkan lebih ditujukan untuk membantu pemerintah daerah di dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kandungan dokumen rencana terkait dengan kemiskinan atau pro poor yang memungkinkan pemerintah daerah dapat menyempurnakannya secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.

Instrumen ini dirancang untuk menilai dan mengevaluasi hanya aspek-aspek yang esensial dan strategis dalam dokumen rencana, memerlukan waktu penilaian yang relatif singkat dan dapat digunakan oleh penilai dengan pendidikan, kualifikasi, dan pengalaman perencanaan menengah. Adapun landasan hukum dari instrumen ini adalah: UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN, UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SE Menteri Dalam Negeri No 050-2020-SJ tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

Sesuai dengan tujuan peneltian ini maka dokumen perencanaan yang akan dinilai adalah dokumen perencanaan daerah dalam lingkup kota/kabupaten sehingga lebih menyeluruh dan tidak sektoral. Adapun dokumen yang digunakan untuk penilaian ini, adalah :Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sesuai dengan subtansinya bahwa dalam dokumen ini yang menjadi fokus penelitian adalah profil, indikator makro ekonomi, isu strategis, arah pembangunan dan sasaran pembangunan. Dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Untuk RPJMD, fokus penilaiannya adalah profil, indikator makro ekonomi, isu strategis, tujuan, strategi, kebijakan, prioritas pembangunan, tolok ukur kinerja, alokasi anggaran, reformasi kelembagaan dan rencana pengembangan peraturan daerah. Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam RKPD yang menjadi fokus penilaian adalah profil, indikator makro ekonomi, isu strategis, strategi, kebijakan, prioritas pembangunan, tolok ukur kinerja, alokasi anggaran dan program-program yang dirinci per fungsi pemerintahan.

Dasar Pertimbangan Pemilihan Variabel Penilaian

Pemilihan variabel yang digunakan dalam penilaian ini didasarkan cakupan subsatnsi dari masing-masing dokumen dimana : Profil, ini untuk melihat apakah profil daerah yang termuat dalam dokumen perencanaan itu sudah membahas kemiskinan dan sejauh mana profil ini dapat dijadikan salah satu dasar dalam perencanaan. Di dalam profil ini juga idealnya tidak hanya memuat jumlah penduduk miskin saja tetapi dibahas juga apa yang menyebabkan kemiskinan sehingga dalam perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan program lebih tepat sasaran. Indikator Makro Ekonomi, sering kali dalam berbagai dukumen perencanaan ditemui indikator makro ekonomi dimana inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi sering yang menjadi fokus. Indikator makro seharusnya juga membahas tentang tingkat pengangguran dan angka kemiskinan sehingga proyeksi pendapatan lebih akurat dan alokasi anggaran dapat tepat sasaran. Isu Strategis, analisis profil diharapkan mampu menunjukkan kesenjangan antara pencapaian saat ini dengan pencapaian yang diharapkan. Ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Analisis gap inilah yang menjadi salah satu dasar perumusan isu strategis. Arah Pembangunan, merupakan koridor-koridor pembangunan selama kurun waktu 20 tahun ke depan dimana aspek keruangan juga diperhatikan sehingga jika ada upaya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang, diarah pembangunan inilah seharusnya sudah dimunculkan. Sasaran, merupakan target yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu dimana upaya pemerintah daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan harus memiliki target yang jelas. Tujuan, dikembangkan dari isu strategis daerah dimana dalam perumusannya harus spesifik, dapat diukur, dapat diterima, realistik dan memiki rentang waktu yang jelas. Jika didalam isu stretegis sudah muncul persoalan kemiskinan, tentu saja dalam perumusan tujuan juga akan terdapat upaya-upaya untuk mengatasi isu tersebut. Strategi, langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan mengatasi isu-isu strategis. Kebijakan, arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dimana ini merupakan penghubung antara strategi yang diambil dengan program-program yang direncanakan (resources deployment). Prioritas Pembangunan, merupakan pernyataan tema pembangunan yang terfokus dimana berbagai upaya daerah akan difokuskan pada prioritas pembangunan tersebut. Tolok Ukur Kinerja, keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur Alokasi Anggaran, merupakan besaran anggaran yang akan diterima untuk menjalankan program/kegiatan dimana dalam pengalokasian anggaran seharusnya didasarkan prioritas pembangunan. Reformasi Kelembagaan, untuk mengefektifkan pelaksanaan RPJMD dimana isu-isu yang dibawa oleh calon bupati/walikota tidak jauh dari kemiskinan, maka jika dalam artikulasi visi dan misi bupati/walikota ke dalam dokumen RPJMD pembentukan suatu komisi yang fokus pada penanganan kemiskinan merupakan suatu langkah yang konkrit untuk mengentaskan kemiskinan. Pengembangan Peraturan Daerah, selain reformasi kelembagaan upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan perlu kiranya didukung adanya aspek legal seperti penyusunan qanun yang secara spesifik memuat kebijakan pengentasan kemiskinan. Program Tiap Fungsi, ini untuk melihat secara detil fungsi pemerintahan mana yang sudah memasukkan program-program dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Teknik Evaluasi

Evaluasi dengan instrumen ini dibuat sedemikian rupa sehingga penilaian hanya melihat ada atau tidak variabel-varibel yang digunakan dan sejauh mana substansi variabel tersebut menggambarkan kemiskinan. Jika tidak ada diberi skor 0 dan jika ada diberi skor 1 � 5 (sesuai dengan kualitas substansi variabel). Untuk masing-masing dokumen tedapat sejumlah pertanyaan dan skor maksimal yang mungkin didapat.

Kesimpulan

Dari studi yang di lakukan, maka beberapa kesimpulan yang di dapat dari hasil penilaian tersebut adalah: Secara total, Kota Banda Aceh lebih baik dalam upaya pengentasan kemiskinan dimana nilai total yang didapat42.12 % sedangkan Kabupaten Aceh Besar hanya 38.82 %. Hal ini dapat terbalik jika dalam menyusun RPJPD, Kabupaten Aceh Besar memasukkan isu kemiskinan. Untuk RPJPD, Kota Banda Aceh mendapat nilai 52 % dan Kabupaten Aceh besar 0 % (RPJPD belum disusun) dimana komponen yang harus diperbaiki yaitu indikator makro ekonomi harus mempertimbangkan angka kemiskinan dan sasaran untuk mengurangi kemiskinan harus dipertajam. Untuk RPJMD, Kabupaten Aceh Besar mendapat nilai lebih baik dimana kualitas RPJMD sudah 40 % mempertimbangkan kemiskinan sedangkan Kota Banda Aceh hanya 38.18 %. Adapun komponen yang perlu diperbaiki yaitu indikator makro ekonomi harus mempertimbangkan angka kemiskinan, reformasi kelembagaan dan penyusunan peraturan daerah untuk menanggulangi kemiskinan semestinya diprogramkan dan tolok ukur capaian juga harus dipertajam. Begitu juga untuk RKPD, kualitas RKPD Kabupaten Aceh Besar(48.89 %) lebih baik dibandingkan RKPD Kota Banda Aceh (45.56 %) dalam menangani kemiskinan. Adapun komponen yang perlu diperbaiki yaitu indikator makro ekonomi harus mempertimbangkan angka kemiskinan, strategi dan kebijakan harus dijelaskan dantolok ukur capaian juga harus diperjelas. Untuk Kota Banda Aceh, diantara ketiga dokumen perencanaan tersebut RPJPD lah yang kualitasnya bagus dalam arti sudah mempertimbangkan kemiskinan (52 %). Sedangkan RPJMD kualitasnya paling rendah dalam mempertimbangkan kemiskinan dimana nilai yang didapat hanya 38.18 % dan RKPD kualitasnya 45.56 % sudah mempertimbangkan kemiskinan. Untuk Kabupaten Aceh Besar, diantara dua dokumen perencanaan yang ada, RKPD memiliki kualitas lebih baik (48.89 %) dibanding RPJMD(40 %) terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan. Walaupun angka kemiskinan Kota Banda Aceh relatif rendah (7,5 %) tetapi upaya untuk mengentaskan kemiskinan sudah tercermin dari berbagai dokumen perencanaan yang ada. Ini menjadi tidak signifikan ketika angka kemiskinan Kabupaten Aceh Besar mencapai 28 % tetapi upaya untuk pengentasan kemiskinan yang tercermin dari dokumen perencanaan yang ada hanya 38.82 %. Jika dilihat dari alokasi anggaran yang ada dimana belanja rutin (format Kepmendagri 29/2002) masih diatas 60 % ternyata angka kemiskinan per tahunnya menunjukkan tren yang menurun. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan ternyata tidak berkorelasi terhadap penurunan angka kemiskinan. Secara rasional bahwa ketika partisipasi masyarakat tinggi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat direfleksikan dalam APBD sehingga ini dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada, tetapi faktanya adalah tidak demikian.

SIAPKAN LANDASAN DEMOKRASI RAKYAT ACEH

Pada fase berakhirnya kolinialisme di berbagai belahan dunia, dan kemenangan Amerika dalam perang dunia ke II, dengan kekalahan negara-negara fasisme dan komunisme mendorong perubahan signifikan dalam berbagai kehidupan politik negara-negara berkembang yang sedang mencari dan menentukan format demokrasi dan sistem pemerintahan untuk menjamin eksistensi negara dan kesejahteran rakyatnya. Proses transisi demokrasi fase sejarah terbentuknya Negara Indonesia dengan kekalahan Jepang pada perang dunia ke II berpengaruh besar dalam sejarah perkembangan demokrasi Indonesia sampai saat ini. Pilihan demokrasi perwakilan liberal dalam menentukan sistem pemerintahan saat itu, mencirikan sebuah pilihan yang tepat bersandarkan pada kontradiksi di zamannya. Pemisahan kewenangan institusi legislatif dan eksekutif dan penyerahan mandat rakyat dengan mekanisme representasi, secara gradual pembangunan demokratisasi pada saat itu terbilang baik, hal ini di tunjukkan besarnya perlawanan rakyat terhadap pemerintahan karena persoalan kesejahteraan dan ekonomi tidak bergerak naik.

Pada fase selanjutnya, terjadi restrukturisasi sistem pemerintahan, dan juga reoganisasi sistem politik kemasyarakatan. Konsep ideologisasi politik rakyat yang di bangun pada fase sebelumnya di berangus dan di gantikan dengna konsep pembangunan masyarakat developmentalis dan kepercayaan akan dwi-fungsi ABRI dalam sistem pemerintahan. Sandaran ini yang kemudian dalam prakteknya perananan masyrakat sipil sangat tidak menentukan arah pembangunan bangsa. Posisi eksekutif di berbagai level pemerintahan di pegang oleh ABRI yang di karyakan dan representasi ABRI di institusi legislatif juga sangat dominan untuk mengontrol fungsi representasi rakyat.

� � � � � � � � � � � Gelombang reformasi yang didasarkan kondisi ekonomi rakyat yang terjepit akibat krisis ekonomi karena dicabutnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintahan Suharto sebagai bagian perjanjian persetujuan dengan International Monetary Fund (IMF) yang di kenal dengan program Structural Adjusment Package (SAP) atau paket penyesuaian struktural justru semakin menyebabkan kehancuran sistem ekonomi dan kesejahteraan rakyat berada pada titik kritis dan Suharto harus mundur dari jabatan presiden, MPR/DPR dengan resmi menerima pengunduran dirinya dan menetapkan pencabutan mandatarisnya.

� � � � � � � � � � � Histeria rakyat dan euforia elit politik mengharuskan Pemerintahan baru menggelar Pemilihan Umum pada tahun 1999, sistem pemilu dengan multipartai menghasilkan pemerintahan baru dan perubahan konstitusional terhadap kelembagaan wakil rakyat, misalnya dengan pemisahan kembali MPR dan DPR, pembentukan alat kelengkapan legislatif dan semakin menguatnya peran dan fungsi wakil rakyat dalam sistem pemerintahan. Namun, nasib kesejahteraan rakyat tidak berubah kearah yang lebih baik, agenda yang terlupakan dari reformasi esensi demokrasi. Betapa bahwa fase sejarah pembangunan demokratisasi tidak membuat kita belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya.

Fase selanjutnya pembangunan demokrasi dan sistem pemerintahan tidak justru bertambah baik, sistem regulasi pemiliham umum dan undang-undang partai politik telah membajak aspirasi rakyat dan fungsi representasi wakil rakyat telah sangat jauh meninggalkan konstituennya. Peran partai politik yang seharusnya menjadi institusi pendidikan politik rakyat dan aspirator tidak ubahnya menjelma menjadi bursa saham dalam menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di Institusi Legislatif, hal ini menyebabkan wakil rakyat lebih tunduk kepada mekanisme organisasi Partai dan kepentingan Partai daripada membela kepentingan rakyat sebagai konstiutennya. Dipermukaan memang terlihat bahwa mekanisme demokrasi berjalan sesuai dengan rambu-rambu dan relnya, misalnya saja sistem pemilihan umum berkala, kebebasan pers yang relatif terjamin, namun sekali lagi penegasan makna dan esensi demokrasi adalah perbaikan kesejahteran rakyat, penegakan hukum (rule of law), terjaminya pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Disisi lain, Institusi legislatif telah menjadi kekuatan dominan dalam sistem pemerintahan, namun dominasi tersebut, efektivitasnya sedikit sekali di pergunakan untuk kepentingan rakyat.

Menetapkan Landasan Demokrasi dan Ideologi di Aceh

Konstelasi perpolitikan nasional membawa arah perubahan yang positif dalam fase pembangunan demokrasi di Aceh. Peran lembaga legislatif Aceh sebelum reformasi tidak jauh beda secara nasional, dan kontradiksi materialis aktor di Aceh pada fase itu terbukti efektive membungkam demokrasi dan mengamputasi fungsi dan hal lembaga legislatif di Aceh. Pomeo datang, duduk, dengar dan diam selaras dengan kesulitan dan kesusahan rakyat secara politik, demokrasi dan ekonomi. Seiring perubahan kepemimpinan nasional dan pencabutan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, membawa perubahan iklim dan nuansa demokrasi yang lebih baik, semangat itu di tunjukkan rakyat dengan melakukan berbagai aksi dan demonstrasi menuntut berbagai kebijakan yang dianggap rakyat tidak adil, lembaga legislatif sangat mendukung tuntuan rakyat, rakyat dan DPRD Aceh (sebutan legislatif sebelum UU PA) bersama-sama turun ke jalan, menyuarakan kebenaran dan menunjukkan keberpihaknnya pada rakyat. Semangat kebersamaan ini begitu hangat, dan bahkan kantor DPRD Aceh menjadi pusat gerakan menuntut perubahan fundamental di Aceh. Selanjutnya kembali terdegradasi, secara kelembagaan dan perorangan menjadi sasaran dari pihak-pihak tertentu pasca di berlakukan Undang-undang nomor 79 tahun 1957 yang di perkuat Keputusan Presiden nomor 28 tahun 2003 yang berlaku efektif tanggal 19 mai 2003.

Momentum Tsunamy Peristiwa alam gempa dan tsunamy 24 Desember 2004 kemudian di lanjutkan dengan Penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 serta terbentuknya sistem pemerintahan baru baru di Aceh berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA), telah menempatkan Aceh pada posisi daerah yang lebihterbuka dalam makna proses pembangunan demokrasi . kewenangan dan fungsi legislatif yang tercantum dalam UUPA yangbesar, menjadi dasar mengapa kemudian sebagian harapan rakyat masih disandarkan pada fungsi representasi wakil rakyat. Lembaga legislatif Aceh harus dapat kekuatan penyeimbang dan penyelaras sistem pemerintahan Aceh dengan menempatkan dirinya pada posisi pro kepentingan rakyat. Hal ini di sandarkan pada realitas objective dan esensi perdamaian yang telah di capai adalah perbaikan kualitas artikulasi demokrasi, kualitas pelayanan publik, danperbaikan kesejahteraan rakyat. Meski kita bisa memahami bahwa institusi legislatif di Aceh ini melewati fase dan tahapan kritis dalam menegakkan eksistensinya.

Kualitas artikulasi demokrasi memberikan makna bahwa legislatif harus menjadikan insititusi ini sebagai pembelajaran demokrasi untuk rakyat, membuka ruang-ruang dialog dan diskusi antara wakil rakyat dan rakyatnya untuk memahami secara subtansial dari apa yang menjadi kebutuhan rakyat dan bagaimana seharusnya pemerintah maksimal menjawab kebutuhan itu. Kualitas artikulasi demokrasi juga bermakna bahwa, legislatif Aceh harus mampu menciptakan suasana demokratis, kondusif dengan mendorong rule of law agar adanya jaminan bahwa rakyat dapat menyalurkan aspirasinya dengan sebuah sistem dan mekanisme yang efektiv tanpa rakyat tidak merasa takut dan resisten ketika penyampaian aspirasi itu. Adanya fungsi melekat terkait fungsi legislasi pada lembaga legislatif seharusnya diarahkan untuk menumbuhkan artikulasi demokrasi rakyat pada aspek kualitas partisipasi dan mekanisme penyampaian aspirasi rakyat agar pembangunan Aceh lebih terarah dan menjawab persoalan rakyat.

Dampak lain dari konflik dan tsunamy adalah hancurnya tatanan dan sistem pendidikan serta pelayanan kesehatan rakya Aceh, pendidikan yang merupakan salah satu keistimewaan pemerintah Aceh dalam menjalankanya, dan besarnya pagu anggaran dari dana bagi hasil migas untuk pembangunan pendidikan secara metematis akan mampu menjawab pembangunan sistem pendidikan dari segi pembiyaan, namun disisi lain yang harus dan patut kita sadari adalah bahwa objectivitas hari ini memperlihatkan betapa pendidikan masih merupakan tempat yang sulit di jangkau oleh rakyat. Pengalaman Undang-undang nomor 18 tahun 2001, memberikan pelajaran bahwa besaran dana pendidikan Aceh tidak justru membawa perubahan ke arah yang lebih baik, hal ini di karenakan mentalitas dan karakter antidemokrasi dan tidak prorakyat, melahirkan mentalitas dan perilaku korup para pemimpin negeri ini.

� � � � � � � � � � � Dan belajar dari dari berbagai kegagalan perjanalan demokrasi di Indonesia dan berbagai belahan dunia, harusnya legislatif menjadi faktor untuk meletakkan landasan-landasan bagaimana membangun sebuah sistem pemerintahan di Aceh lebih demokratis dalam menjawab kebutuhan rakyat. Landasan ini menjadi penting dalam konteks Aceh secara nasional maupun ekonomi nasional yang memposisikan daerah ini sebagai integrasi sistem ekonomi global, trend investasi yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintahan Aceh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan prestasi, harusnya legislatif Aceh harus memainkan peran optimal untuk benar-benar memastikan bahwa arus investasi dapat berdampak positif dalam pertumbuhan ekonomi rakyat secara mikro, dan tidak kemudian justru melahirkan sikap ambigu antara pilihan kebenaran dan menjadi tuan rumah yang baik menyongsong investasi dengan melakukan berbagai upaya deregulasi, dan melupakan kembali rakyat sebagai konstituen yang berharap perbaikan kualitas pelayanan publik dengan jaminan regulasi dan pembiyaanya, misalnya; kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

� � � � � � � � � � � Sehingga makna penting dari fungsi representasi (legislasi, pengawasan dan anggaran) legislatif Aceh sebagai pemegang mandat kedaulatan tertinggi rakyat Aceh, dapat memainkan peranannnya, untuk membangun komunikasi politik dengan rakyat di berbagai lapisan, untuk mempersiapkan landasan transisi demokrasi yang lebih baik, tidak bahwa ukuran keberhasilan legislatif adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin qanun-qanun, namun harus lebih menciptakan landasan transisi pembangunan demokrasi dan sistem politik yang akan di bangun untuk kedepan. Dengan memperhatikan posisi Aceh sebagai bagian dari sistem politik dan ekonomi global, maka landasan yang kuat akan menjadi sandaran kemandirian identitas dan entitas rakyat Aceh, bahwa UU Pemerintahan Aceh adalah aspek regulasi dan landasan hukum status kewilayahan dan otonomi luas, namun makna otonomi harus dilihat dari aspek kemandirian, dan ukuran kemandirian adalah dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya alam Aceh untuk keberlangsungan masa depan rakyat dan Aceh lebih baik.

Sakralisasi Perdamaian Aceh

Secara teoritis ada tiga hal yang menjadikan alasan dan justifikasi pembenaran terhadap sebuah perlawanan masyarakat suatu daerah dalam komunitas kebangsaan, yakni persoalan ekonomi, pertentangan ideologi dan nilai- nilai yang tidak terjawab. Cara dan bentuk perlawan juga bisa beragam. Umumnya lahirnya pemberontakan di beberapa daerah memenuhi ketiga unsur tersebut. Sebut saja misalnya Philipina, Irlandia Utara, Tibet, Taiwan, Quebec, Thailand, Srilangka, Nepal dan beberapa daerah bagian dari sebuah bangsa.

Dan banyak cara dan proses politik yang akan dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Diantara pendekatan dengan melalui jalan dialog, facilitasi sebuah lembaga/negara, pendekatan secara culture sampai kepada pendekatan represif (militeristik). Dan umumnya hasil yang dicapai dalam proses pendekatan tersebut sangat beragam dengan konsensi yang beragam pula. Realitas sebuah perdamaian tentu konsensi yang menguntungkan kedua belah pihak sampai pada batasan-batas yang diatur dan disekapakati secara bersama-sama.

Proses perdamaian yang hari ini kita rasakan merupakan proses panjang dan berliku selama lebih dari tiga dasawarsa untuk mencapai kata sepakat dan kesepakatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Butir-butir kesepahaman yang tercantum dalam Memorandum of Understanding antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan disaksikan dunia internasional menandai babak baru Aceh untuk lebih maju dan mencapai cita-cita yang selama ini ingin diwujudkan.

Gerakan Aceh Merdeka sebagai manifestasi dan bentuk perlawanan rakyat untuk hidup lebih baik secara ekonomi mendapatkan ekspektasi yang sangat besar dari seluruh rakyat Aceh dalam Pilkada yang dilangsungkan 9 Desember 2007, dengan menangnya pasangan GAM dari Jalur Independen yakni Drh. Irwandi Yusuf, Msc dan Muhammad Nazar, Sag, dengan jumlah pemilih 38,80%. Apresiasi yang tinggi dari rakyat terhadap pasangan ini agar keinginan seluruh rakyat Aceh untuk dapat hidup lebih baik secara politik dan ekonomi dan berdaulat atas tanah dan sumber daya alam Aceh sendiri.

Makna penting dari proses ini adalah terwujudnya pemerintahan yang adil dan bijak dalam menggariskan kebijakan terhadap keinginan rakyat. Secara empiris benar bahwa akibat dari proses politik dan konflik telah menyebabkan hancurnya sendi-sendi dan sentra perekonomian rakyat. Hancurnya sistem ekonomi dan politik diikuti dengan hancurnya sistem pendidikan dan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pada tahun 1999 angka kemiskinan mencapai 13,94% dan naik menjadi 29,8% pada tahun 2002 dan pada tahun 2006 mencapai 39,4% dari total 4,2 Juta penduduk provinsi NAD (Pusat data statistik). Kondisi ini menyebabkan Aceh menduduki angka kemiskinan nomor wahid di pulau Sumatera dan menempati urutan keempat nasional setelah Provinsi Papua,maluku dan NTT.

Perdamaian Versus Kemiskinan Rakyat

Perdamaian bukan suatu kata-kata sakral yang dimanipulasi untuk mengaburkan esensi yang harus dicapai dan diwujudkan dari makna perdamaian. Dan ini memang bukan kerja sesaat tapi memerlukan kerjasama, sumberdaya, skenario bulding dan kekuatan yang terus harus dibangun segenap komponen dan kelompok pembaharu di Aceh. Menarik untuk di cermati ketika Mohammad Yunus peraih hadiah nobel perdamaian dari srilangka yang menyatakan bahwa, hakikat dan esensi perdamaian yang akan diwujudkan bukanlah tidak terjadinya lagi aktivitas kekerasan bersenjata dan eskalasi konflik, tetapi adalah bahwa setiap orang dan masyarakat bebas dari rasa kelaparan dan kemiskinan, dan kebodohan.

Dan kita juga sepakat bahwa lahirnya perdamaian adalah berkat kerja-kerja dan dukungan seluruh komponen-komponen rakyat yang menginginkan perubahan nasib dan masa depan yang lebih baik. Tentunya yang harus merasakan esensi perdamaian ini adalah 4,2 Juta seluruh rakyat Aceh di 23 Kabupaten di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Caranya adalah dengan memanfaatkan seluruh potensi Alam baik hutan, sungai dan seluruh kekayaan pertambangan dan energi di maksimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan tentunya kita haqqul yakin bahwa angka-angka kemiskinan itu bukan mitos tapi ada realitas yang harus dijawab.

Solusi apa yang harus dilakukan segera untuk menjawab persoalan kemiskinan di Aceh, dan apakah dengan membuka kran investasi seluas-luasnya adalah jawaban atas keinginan untuk membuka akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, sehingga secara otomatis bahwa pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan mampu menjawab persoalan pengurangan angka kemiskinan. memang, naiknya laju pertumbuhan ekonomi secara significant belum tentu secara otomatis akan mengurangi angka rasio kemiskinan, karena laju pertumbuhan ekonomi didasarkan pada tingkat pertambahan modal, barang dan nilai investasi.dan tidak ada satu teoripun yang membenarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara positif akan menyebabkan penurunan angka kemiskinan.

Jika kita mengacu pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah , serta Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh, bahwa disentralisasi terletak di pemerintahan kabupaten/kota, maka semua urusan terkait persoalan pendidikan, kesehatan dan ekonomi adalah bukan merupakan urusan pusat lagi, tetapi menjadi urusan daerah masing-masing. Tentunya semangat ini harus di landasi dengan program dan konsep ekonomi yang jelas. Pemerintah kabupaten/kota harus membuat suatu perencanaan strategis yang berimpact terhadap pengurangan kemiskinan. Dan tentunya kita belum melihat visi dan program prioritas dari masing-masing bupati/walikota terpilih untuk menjawab persoalan-persolan pengentasan kemiskinan, buta huruf dan masalah angka kematian ibu dan bayi akibat proses melahirkan.

Dengan asumsi Dana Alokasi Umum sebesar dua persen yang akan diterima Aceh selama dua puluh tahun maka prediksi APBD NAD akan mencapai dua puluh triliun rupiah. Angka yang fantastis ini memerlukan sebuah sebuah konsepsi dan rancang bangun yang berbasis pada kebutuhan dasar masyarakat yang mengarah pengentasan angka kemiskinan rakyat. Kebijakan Umum Anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) harus mengarah pada sebuah pola untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan.

Dan bagaimanapun sekali lagi penekanan akan makna penting dari peradamaian adalah bahwa sakralitas makna harus di imbangi semangat dan esensi perdamaian itu sendiri. Sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita bersama terhadap Aceh yang maju dan bebas dari kemiskinan, buta huruf dan intervensi. Untuk itu perlu dilakukan segera adalah dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat, investasi dengan sistem alih teknologi, mendorong pengusaha lokal untuk mandiri, pendidikan yang mengacu pada arah pembangunan dan pengentasan kemiskinan, dan pembangunan dan optimalisasi rumah sakit gratis dan berkualitas untuk rakyat.

Perdamaian Aceh dan Kemiskinan Aceh

 

Secara teoritis ada tiga hal yang menjadikan alasan dan justifikasi pembenaran terhadap sebuah perlawanan masyarakat suatu daerah dalam komunitas kebangsaan, yakni persoalan ekonomi, pertentangan ideologi dan nilai- nilai. Cara dan bentuk perlawan juga bisa beragam. Umumnya lahirnya pemberontakan di beberapa daerah memenuhi ketiga unsur tersebut. Sebut saja misalnya Philipina, Irlandia Utara, Tibet, Taiwan, Quebec, Thailand, Srilangka, Nepal dan beberapa daerah bagian dari sebuah bangsa.

Dalam konteks Aceh, proses perdamaian yang hari ini kita rasakan merupakan proses panjang dan berliku selama lebih dari tiga dasawarsa untuk mencapai kata sepakat dan kesepakatan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Butir-butir kesepahaman yang tercantum dalam Memorandum of Understanding antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan disaksikan dunia internasional menandai babak baru Aceh untuk lebih maju dan mencapai cita-cita yang selama ini ingin diwujudkan.

Makna penting dari proses perdamain ini adalah terwujudnya pemerintahan yang adil dan bijak dalam menggariskan kebijakan terhadap keinginan rakyat. Secara empiris benar bahwa akibat dari proses politik dan konflik telah menyebabkan hancurnya sendi-sendi dan sentra perekonomian rakyat. Hancurnya sistem ekonomi dan politik diikuti dengan hancurnya sistem pendidikan dan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pada tahun 1999 angka kemiskinan mencapai 13,94% dan naik menjadi 29,8% pada tahun 2002 dan pada tahun 2006 mencapai 39,4% dari total 4,2 Juta penduduk provinsi NAD (Pusat data statistik). Kondisi ini menyebabkan Aceh menduduki angka kemiskinan nomor wahid di pulau Sumatera dan menempati urutan keempat nasional setelah Provinsi Papua,maluku dan NTT.

Perdamaian jawaban atas kemiskinan

Luas Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam secara administratif adalah 57.365,57 Km² yang terdiri atas 21 provinsi (sebelum di tambah Pidie Jaya dan Kota Subusalam) dan 689 mukim serta 5.958 gampong/desa (BPS 2005), dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 yang mencapai 4.031.589 jiwa lebih yang terkonsentrasi pada wilyah Aceh Utara, Aceh Timur, Biruen, Pidie dan Aceh timur. Kepadatan penduduk paling besar di Kota Banda Aceh yakni 2.916 orang/Km² dengan luas wilayah 61 Km² dan yang paling kecil adalah Kabupaten Gayo Lues, memiliki kepadatan terendah yaitu 13 orang/Km². Paling kecil adalah Kabupaten Gayo Lues, memiliki kepadatan terendah yaitu 13 orang/Km².

Sebagaimana kita ketahui bersama, gampong di Aceh termasuk wilayah administratif yang sangat mudah kita jumpai potret ketidakadilan pembangunan dan tingginya kemiskinan, hal ini didasari bahwa gampong-gampong di aceh merupakan daerah paling dekat dengan basis konflik yang terjadi di Aceh, di tambah lagi tingkat pendidikan yang rendah, akses informasi, akses jalan, dan akes sarana transportasi yang minim mempercepat proses kemiskinan itu sendiri. Faktor konflik yang berlangsung selama lebih dari tiga dasa warsa juga turut menghancurkan struktur perekonomian dan sumber-sumber ekonomi masyarakat gampong.

Dengan jumlah penduduk yang tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kerapatan penduduk, adalah merupakan suatu modal dasar yang dapat di tinjau dari aspek rasio pertumbuhan penduduk dan jumlah Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Jika di tilik tahun angaran 2007 provinsi Aceh mendapatkan proporsi besaran APBA sejumlah 4,2 Triliun dengan Rasio Jumlah penduduk 4,1 juta jiwa, tentu itu jumlah rasio yang baik untuk meningkatkan kesejahteran rakyat. Dan di tambah lagi Estimasi APBA yang akan di peroleh Provinsi NAD untuk tahun Anggaran 2008 sejumlah 8,3 T merupakan modal uang yang dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk itu yang harus focus menjadi perhatian pemerintah daerah adalah bagaimana menghidupkan sektor riil dan menggerakkan perekonomian rakyat yang dapat sesegera mungkin mengatasi pengangguran, misalnya dengan menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang di kelola secara modern dan professional berdasarkan potensi daerah masing-masing, dengan management yang baik dan professional tentu akan menjawab image BUMD yang selama ini terpuruk, dan juga tentu tak kalah penting adalah dengan membuka akses jalan utama dan jalan pendukung ke kecamatan dan gampong-gampong, untuk mempermudah jalur distribusi dan jalur perdagangan rakyat, dan di setiap gampong harus di bangun koperasi-koperasi rakyat untuk menampung dan membeli hasil-hasil pertanian rakyat dengan harga yang baik, pemerintah kabupten/kota bisa membentuk lembaga trust fund yang bisa di akses rakyat dengan tujuan untuk memberikan akses modal dan pinjaman yang di peruntukkan bagi pembelian alat-alat teknologisasi pertanian, karena terbukti Bank bukan jawaban ideal untuk menjawab persoalan akses modal untuk rakyat.

Membangun industri dasar pengelolaan hasil-hasil pertanian dalam bentuk BUMD yang mudah dan sederhana dan bisa di kerjakan dengan managemen sederhana adalah altrenatif untuk mengurangi pengangguran dan mengelola hasil pertanian rakyat, hal ini karena ± 70% corak produksi rakyat Aceh adalah pertanian, contoh misalnya membangun industri/pabrik pembuatan pabrik saus tomat, pabrik kecap kacang kedelai, pabrik pengalengan ikan, pabrik pengolahan cabai kering, dan serta industri-industri dasar lainnya yang tentunya tidak membutuhkan modal besar, tapi dapat menggerakkan sektor riil, dengan bergeraknya sektor riil dan industri dasar tentu membangun industri yang lebih besar akan lebih mudah karena industri dasar telah kuat. Dan tentu berhutang untuk membangun investasi dan mengurangi pengangguran bukanlah pilihan utama, masih banyak sektor yang bisa di kerjakan dengan melihat aspek SDA yang melimpah, karakter hutang tidak menunjukkan perbedaan visi yang jelas antara pemerintah Aceh baru dengan pemerintahan Indonesia.

Dan sambil mendorong pertumbuhan industri dasar, Pemerintah harus lebih menfokuskan diri pada Investasi Sektor Pendidikan, karena dengan pendidikan akan melahirkan generasi cerdas yang bebas dari kemiskinan, investasi pendidikan merupakan kebutuhan mendesak untuk segera di jawab. Misalnya dengan membangun sekolah-sekolah yang gratis dan berkualitas di berbagai tempat, hal ini penting karena banyaknya rakyat yang miskin menyebabkan mereka tidak mampu mengakses pendidikan bagi anak-anak mereka, dan tentunya jika ini terjadi, maka yang lahir adalah generasi-generasi yang bodoh dan akan miskin kembali. Sehingga makna penting dan esensi perdamaian bukanlah tidak terjadinya lagi aktivitas kekerasan bersenjata dan eskalasi konflik, tetapi adalah bahwa setiap orang dan rakyat bebas kemiskinan.

PERDAMAIAN ACEH BUKAN TUJUAN (Catatan akhir Tahun 2007)

Semakin lama perjuangan kita maka semakin banyaklah hal yang akan kita pelajari dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dari para pendahulu kita (Mao Tse Tung). Transisi proses politik dan transaksi ekonomi mewarnai perjalanan pembangunan perdamaian Aceh. Proses menuju perdamaian Aceh tidak terjadi dengan serta merta, ada landasan yang mendorong untuk pencapaiannya. Perdamaian bukanlah tujuan akhir dalam penyelesaian konflik, karena perdamaian adalah konskwensi dari sebuah proses penyelesaian konflik. Ada beberapa hal pokok yang menjadi penting untuk menilai esensi perdamaian di Aceh.

Yang pertama persoalan Kesejahteraan Rakyat, Bencana Tsunamy yang telah menyebabkan ratusan ribu orang yang meningggal dan kerusakan yang luar biasa terhadap sistem ekonomi dan infrastruktur di Aceh, namun harus di sadari bahwa nilai kematian dan kerusakan tidak akan pernah di catat dalam buku besar statistika ekonomi, karena yang selalu dan pasti di catat adalah jutaan dollar bantuan dari dunia Internasional dalam merekontruksi Aceh yang sudah pasti akan di catat dan dilirik berbagai kalangan yang memiliki kepentingan ekonomi untuk rekontruksi Aceh.

Aliran dana jutaan dollar ke Aceh bak air laut tsunamy yang dengan cepat mencapai daratan dan dengan cepat pula kembali ke laut. Alih-alih uang tersebut dapat mendorong perbaikan nasib petani, nelayan, pedagang kios-kios rokok di pinggir-pinggir jalan dan mendorong usaha-usaha kecil untuk berproduksi, yang justru menikmatinya pemilik-pemilik modal yang memiliki jaringan hotel-hotel mewah, perusahaan fast food dan waralaba, industri perbankan, industri komunikasi, industri mobil dan sepeda motor dan serta perusahaan-perusahaan konstruksi yang bekerja untuk membangun jalan, jembatan dan pelabuhan-pelabuhan yang hancur di Aceh.

Dan setelah tiga tahun berlalu, petani tetap saja menggarap sawah dengan tingkat kesejahteran yang sama, yang berbeda hanya alat bantu yang dulu masih menggunakan cangkul, kini berganti menjadi handtraktor bantuan, namun tetap saja harga gabah tidak beranjak baik. Nelayan terus ke laut mencari ikan, dan tanpa ada perubahan perbaikan kesejahteraan, yang berbeda hanya alat bantu yang dulu kapalnya kecil, sudah berganti lebih baik, namun tetap saja harga ikan hasil tangkapan tidak beranjak naik, dan pedagang kios-kios rokok yang berbeda juga hanya kios-kios yang tampak baru, yang merupakan bantuan yang di penuhi logo-logo pemberi bantuan.

Kerja-kerja International Non Govermental Organization (INGOs) yang berusaha mendorong perbaikan ekonomi rakyat dengan berbagai program revolving fund (dana bergulir) dan bantuan ekonomi mengalami kegagalan-kegagalan, hal ini di sebabkan perspective INGOs dan kebijakan bantuan ekonomi kerakyatan sama seperti perspective yang dimiliki James Cook saat menemukan benua Australia ribuan tahun lalu dengan menggangap penduduk pribumi yang menghuni wilayah itu sebagai pihak yang tidak tahu apa-apa. Sehingga program-program yang dilakukan Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pekerjaan dan perbaikan ekonomi, ditawarkanlah training-training pengembangan kapasitas dan bentuk bantuan lainnya.

Dan di awal 2007 banyak pihak yang berharap Pemerintahan Aceh dan Institusi Legislatif sebagai benteng terakhir rakyat untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat miskin dan memiliki komitmen untuk perubahan pembangunan sistem ekonomi secara progresive dan fundamental, dan ternyata belum maksimal dalam menetapkan kerangka ekonominya, sehingga justru yang didorong adalah sikap pro modal dengan membangun sistem pertanian monokultur (kebun kelapa sawit), yang tidak pernah secara positif dapat mendorong perubahan tingkat kesejahteraan rakyat. 70 persen corak produksi masyarakat Aceh petani tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, sehingga tidak jarang kita membaca koran bahwa Aceh selalu kekurangan cabai merah, bawang merah, tomat dan bahkan aneka sayuran kita masih menggantungkan diri dari produksi petani brastagi di Medan Sumatera Utara.

Dan mirisnya yang terus di pacu adalah regulasi-regulasi tentang penanaman modal, bukan regulasi dan kebijakan pembangunan bank of farmer (Bank untuk Petani misalnya), atau kebijakan Bank of Poor (Bank Untuk rakyat miskin misalnya), dan juga yang kemudian didorong adalah tentang pelabuhan bebas sabang, sehingga nanti Aceh akan kebanjiran berbagai produk-produk asing. Landasan pembangunan ekonomi yang kabur akan sangat rentan dan berpotensi mendorong konflik sosial. Dan rakyat memahami bahwa perdamaian bukanlah tujuan tapi adalah alat untuk memperbaiki sistem yang selama ini terus memiskinkan.

Yang kedua adalah persoalan reintegrasi dan rekonsiliasi, sangat minimnya perhatian pemerintahan Aceh dalam mendorong proses rekonsiliasi sebenarnya lebih kepada tidak adanya kerangka yang baik untuk melakukan rehabilitasi hak-hak ekonomi rakyat. Skema proses reintegrasi Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan mekanisme dan pendekatan ekonomi melalui pengembalian hak-hak Politik, Ekonomi, Sosial dan Partisipasi tidak sepenuhnya berjalan positif guna menjawab proses reintegrasi. Tidak maksimalnya implementasi di lapangan didukung oleh iklim dan kebijakan pembangunan ekonomi yang belum memiliki sense untuk rakyat miskin. Sebut saja misalnya, Pendekatan ekonomi BRA dengan program pemberitan tanah pertanian, tanpa di barengi kebijakan pembangunan sistem ekonomi untuk petani. Kebijakan jaminan sosial, tanpa adanya kebijakan pendidikan gratis dan rumah sakit yang gratis dan berkualitas untuk rakyat.

Sekali lagi perdamaian bukan tujuan, masyarakat korban konflik hanya membutuhkan rehabilitasi dan perbaikan ekonomi mereka, dan tentu selain bantuan rumah dan tanah pertanian adalah kepastian ekonominya, namun disaat belum jelasnya kepastian akan masa depan, ternyata praktek-praktek bantuan rumah dan tanah pertanian ternyata masih menyisahkan masalah yang sangat berpotensi kuat menjadi faktor accelerator (pemercepat) konflik-konflik kecil yang dapat mendorong konflik komunal yang lebih meluas.

Dan yang ketiga adalah human security, atau keamanan kemanusian mencakup persoalan jaminan keamanan kemanusiaan untuk hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan keamanan kemanusiaan untuk hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik dan berkualitas untuk rakyat. Patut disadari, bahwa proses rekontruksi yang secara signifikan dapat menyerap kelas-kelas pekerja di Aceh, dan pada saatnya party was over (pesta akan usai). Dengan berakhirnya proses rekontruksi dan berakhirnya masa tugas BRR, akan menyisakan ribuan sarjana dengan predikat pengangguran baru di Aceh. Dan sementara langkah strategis dan taktis yang disiapkan pemerintah dengan program Aceh green industry belum memiliki kerangka yang jelas untuk menjawab itu. Seharusnya pemerintahan Aceh segera menyiapkan kerangka pembangunan industri-industri yang memiliki signifikansi dalam meningkatkan dan meransang berbagai sektor dengan melandaskan pada corak produksi rakya Aceh yang mayoritas petani. Dan sebelum ”bom” itu akan meledak.

Dan terkait dengan pelayanan publik pendidikan dan Kesehatan gratis dan berkualitas sepertinya masih jauh dari harapan. Pasca rehabilitasi dan rekontruksi akan menyisakan bangunan-bangunan SD,SMP dan SMU dan Rumah-rumah sakit yang megah yang di bangun BRR dan Dunia Internasional. Logika sederhananya bangunan tersebut akan membutuhkan perawatan (maintenance) yang tidak sedikit, dan akankah rakyat yang kembali harus ikut menanggung beban untuk perawatan itu dengan cara membayar biaya pendidikan yang mahal, biaya rumah sakit yang mahal.

Sekali lagi penegasan bahwa perdamaian bukanlah tujuan, perdamaian adalah alat untuk menuju kesejahteraan semua rakyat Aceh yang menanggung beban politik dan ekonomi di masa berlangsungnya konflik selama lebih dari 30 tahun. Dan tentunya harapan rakyat yang paling sederhana adalah di saat rakyat tidak akan bingung dan panik untuk mencari jalan pulang kerumahnya masing-masing.

                                                             Minyak Goreng

Rakyat belakangan hari ini semakin menjerit dalam lingkaran beban ekonomi yang semakin berat, yah betapa tidak dalam waktu dua bulan belakang periode bulan may dan juni harga minyak goreng di pasaran mencapai level 9500 kg, “sangat memberatkan keluh seorang pembeli di salah satu pasar tradisional”. Dan kita juga di suguhi tontonan di media cetak dan elektronik pemandangan antrian rakyat kecil yang sedang menunggu jatah minyak goreng Operasi Pasar (OP) yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng di pasaran.

Cerita ini tentu bertolak belakang dengan tingginya harga Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama pembuatan minyak goreng di pasaran dunia. Volume ekspor minyak kelapa sawit (CPO) selama april 2007 mengalami kenaikan sekitar 200 ribu ton yakni 1,088 juta ton pada bulan maret meningkat menjadi 1,235 juta ton. Kenaikan ini di picu naiknya harga CPO dunia yang meroket hingga sempat melampui 850 Dollar AS per ton-nya (Antara News). Berbagai langkah di tempuh pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng, pilihan opsipun di tawarkan dari Program Stabilisasi Harga (PSH), menaikkan pungutan Ekspor dari 1,5 % menjadi 6,5%, program mewajibkan pasokan dalam negeri, domestic market obligation (DMO), dan pemberian subsidi dalam penjualan minyak goreng (Koran Tempo, Selasa 12 Juni 2007).

Menarik untuk di bahas tentang kontradiksi dan fakta di atas tentang tanggung jawab Negara terhadap rakyat, kebijakan dan regulasi yang pro rakyat. Jelas bahwa kondisi ini ini bukan hanya baru kali ini terjadi, beberapa tahun belakangan juga harga minyak goreng pernah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini dipengaruhi lemahnya control Negara terhadap industri kebutuhan dasar rakyat, adanya peluang dari pelaku usaha untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tanpa memperhatikan kebutuhan dalam negeri untuk rakyat, akibat dari praktek dan perselingkuhan yang dilakukan Negara dan pengusaha selalu merugikan hak-hak dasar rakyat dan kewajiban Negara atas kesejahteraan rakyat.

Konteks Aceh

Kran investasi yang di buka oleh Gubernur Irwandi Yussuf khususnya di sector pengembangan sector kelapa sawit dan minyak curah (goreng) hendaknya tidak mencontoh perilaku buruk perselingkuhan tersebut, kerangka regulasi dan rule of games dalam system investasi pengembangan sector kelapa sawit harus di kaji strategis dengan aspek dapat memenuhi kebutuhan domestic/local dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Jadi basis perhitungan dalam pengembangan sector kelapa sawit CPO dan miyak goreng adalah dengan mempertimbangkan target pencapaian persentase maksimal kemampuan industri pengembangan kelapa sawit dan minyak goreng ini memenuhi kebutuhan local. Misalnya asumsikan aja bahwa pada saat ini kebutuhan minyak goreng provinsi NAD 100 persen di datangkan dari luar Aceh, selanjutnya pemerintah harus membangun komitmen yang jelas dengan investor untuk memenuhi misalkan saja 25% kebutuhan daerah dalam waktu 10 tahun. Dengan target pasti, maka perlu ada aturan-aturan main yang jelas bukan??

Aturan awal permainan harus sudah di mulai dari proses dan prasyarat, ini tentunya bukan untuk menghambat iklim investasi di Aceh, tapi demi keberlangsungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Langkah awal bisa berupa aturan yang tidak membenarkan investor mempunyai kepemilikan atas lahan, akan tetapi hanya hak pakai aja dan waktunya di batasi tidak boleh lebih dari 35 tahun , hal ini untuk mempermudah control daerah terhadap investasi, dan juga agar peranan pemerintah maksimal, sebut aja bahwa lahan merupakan penyertaan modal pemerintah dan di hitung sebagai bagian dari saham pemerintah dalam system investasi yang akan dilakukan.

Selanjutnya persoalan lahan inti (kebun inti), harus ada aturan tegas yang mengatur tentang ini, pemerintah harusnya mengatur tentang persentase kepemilikan lahan inti (kebun kelapa sawit) yang harus di miliki investor, dan berapa persentase kewajiban investor untuk menampung buah kelapa sawit dari kebun rakyat (Pola PIR). Asumsinya seperti ini, misalkan saja untuk memproduksi empat ribu ton/bulan CPO sebagai bahan baku utama minyak goreng, investor memerlukan jumlah tandan buah segar (TBS) sebanyak 21 ribu ton/bulan dengan kapasitas pengolahan pabrik kelapa sawit (PKS) 60 ton/jam, dan untuk memenuhi lima puluh persen kebutuhan dari 21 ribu ton/bulan TBS berapa jumlah lahan yang di perlukan oleh perusahaan/investor. Sisa dari 50% kebutuhan ini harus di ambil dari kebun rakyat dengan pola PIR.

system ini jelas akan membuat pengusaha tidak akan melakukan tindakan-tindakan spekulasi harga sawit rakyat dan rakyat juga bisa menentukan harga sawit jika harga CPO di pasaran dunia naik, dan tentunya perusahaan mau tidak mau harus membeli sawit hasil kebun rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dan kapasitas produksi pabrik. Dan asosiasi petani sawit akan menjadi mitra strategis perusahaan dalam system investasi saling menguntungkan. Tidak hanya perusahaan yang untung, tapi juga masyarakat petani sawit akan merasakan manfaat nyata jika system ini berlaku.

Juga pemerintah harus mengatur tentang peran serta perusahaan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya saja ada aturan yang mengharuskan setiap perusahaan untuk menyisihkan sedikit keuntunganya, bisa 1% atau 2% dari total keuntungan untuk riset-riset pengembangan industri hasil olahan CPO, misalnya obat-obatan, produks tekstil, bio diesel, dan industri kosmetik. Lembaga pendidikan tinggi harus benar-benar di dorong untuk menjadi motor pengembangan teknologi pertanian dan perkebunan sehingga kemandirian atas produk dan teknologisasi pertanian dan perkebunan dapat di capai.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d blogger menyukai ini: