Menyorot Visi Pemerintahan Daerah

        Luas Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam secara administratif adalah 57.365,57 Km² yang terdiri atas 21 provinsi (sebelum di tambah Pidie Jaya dan Kota Subusalam) dan 689 mukim serta 5.958 gampong/desa (BPS 2005), dengan jumlah penduduk pada tahun 2005 yang mencapai 4.031.589 jiwa lebih yang terkonsentrasi pada wilyah Aceh Utara, Aceh Timur, Biruen, Pidie dan Aceh timur. Kepadatan penduduk paling besar di Kota Banda Aceh yakni 2.916 orang/Km² dengan luas wilayah 61 Km² dan yang paling kecil adalah Kabupaten Gayo Lues, memiliki kepadatan terendah yaitu 13 orang/Km².

Dengan jumlah penduduk yang tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan luas wilayah dan kerapatan penduduk, adalah merupakan suatu modal dasar yang dapat di tinjau dari aspek rasio pertumbuhan penduduk dan jumlah Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh (APBA). Jika di tilik tahun angaran 2007 provinsi Aceh mendapatkan proporsi besaran APBA sejumlah 4,2 Triliun dengan Rasio Jumlah penduduk 4,1 juta jiwa, maka tidak ada alasan untuk melakukan perubahan untuk kesejahteraan rakyat. Dan di tambah lagi Estimasi APBA yang akan di peroleh Provinsi NAD untuk tahun Anggaran 2008 sejumlah 8,3 T merupakan modal uang yang dapat di belanjakan untuk peningkatan aspek ekonomi rakyat.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Besaran dana yang di kelola pemerintahan Aceh akan berhasil dengan baik jika dalam perencanaan melibatkan seluruh komponen masyarakat Aceh, penelitian yang pernah dilakukan oleh La Kaspia Institute untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran APBK di Enam Kabupaten Kota (Aceh Utara, Aceh Barat, kota Lhoksmawe, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh tengah) memperlihatkan hal yang menarik untuk di kaji. Dalam penelitian yang dilakukan dengan melibatkan 660 respoden dengan proporsi laki-laki dan perempuan 87:13 persen sample diambil adalah aparatur pemerintahan desa, dengan asumsi bahwa aparatur desa menjadi tolok ukur dalam perencanaan partisipatif. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sebagai contoh sederhana, Musrebang sebagai media yang efektif dalam melakukan perencanaan ternyata tidak berjalan maksimal. Dalam konteks pemahaman tentang Musrenbang sendiri, hanya 43 persen responden yang tau tentang Musrenbang dan 53% lagi sama sekali tidak faham dan mengerti tentang musrenbang, dan 73% dari sample menyatakan tidak pernah mengikuti musrenbang dan 27 % menyatakan pernah mengikuti musrenbang. Dan dari total responden menyarankan untuk pentingnya pembangunan focuskan dari gamong adalah 64 %, 24 % menyatakan pentingnya transparansi dan sisanya 9 % responden tidak menjawab. Dan saat wawancara terstrukutur meluaskan pertanyaan pada pengetahuan tentang APBK/APBA, sebanyak 92 % responden menyatakan tidak pernah membaca dan melihat dokumen APBK/APBA pemeritahan kabupaten Kota.

            Ada fakta menarik yang menjadi relasi hubungan kuat antara besarnya dana APBA Aceh, rendahnya partisipasi masyarakat dan keinginan masyarakat untuk pembangunan lebih di fokuskan pada pemerintahan desa/gampong. Hal ini menjadi keharusan dan kewajiban pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan penyunan anggaran, agar pembangunan dapat berjalan efektif, maksimal dan terarah. Selain itu fungsi dari partisipasi itu sendiri untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam undang-undang No. 11 tahun 2006  tentang Pemerintahan Aceh sendiri terkait dengan partisipasi masyarakat jelas di atur dalam pasal 141 ayat (3) yakni; ”Masyarakat berhak terlibat untuk memberikan masukan secara lisan maupun tertulis tentang penyusunan perencanaan pembangunan Aceh dan kabupaten/kota melalui penjaringan aspirasi dari bawah” . Partisipasi disini dimaksudkan agar terjadinya pemerataan pembangunan dengan indikator kerja pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (SPPN) juga mensyaratkan pentingnya partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan.

            Ukuran partisipasi sendiri jelas bukan di lihat dari sejumlah orang/organisasi masyarakat yang di libatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, tapi lebih maju kepada sejauh mana usulan dari struktur pemerintahan desa/gampong dapat di realisasikan berdasarkan isu prioritas yang di usulkan masyarakat gampong. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan tersebut, masih ada di jumpai beberapa desa di Kecamatan sungai mas kabupaten Aceh Barat yang belum menikmti pembangunan karena tidak adanya pasokan listrik. Sehingga hal yang menjadi penting fokus pembangunan pemerintah adalah Aceh adalah harus memaksimalkan pembangunan dari desa/gampong agar akselerasi pembangunan berjalan dengan azas pemerataan dan berkeadilan.

Membangun Gampong/Desa

            Sebagaimana kita ketahui bersama, gampong di Aceh termasuk wilayah administratif yang sangat mudah kita jumpai potret ketidakadilan pembangunan dan tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, akses informasi, akses jalan, dan akes sarana transportasi yang minim mempercepat proses kemiskinan itu sendiri. Faktor konflik yang berlangsung selama lebih dari tiga dasa warsa juga turut menghancurkan struktur perekonomian dan sumber-sumber ekonomi masyarakat gampong.

            Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan demokratis, yang menghasilkan para Pimpinan Baru di masing-masing Kabupaten/kota seharusnya merupakan harapan untuk terwujudnya kehidupan dan kesejahteraan rakyat  lebih baik. Visi dan misi Bupati/walikota pada saat  kampanye yang akan di turunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangkan Menengah (RPJM) daerah hendaknya lebih memprioritaskan sektor pembangunan gampong/desa. Karena visi itu sendiri merupakan situasi atau keadaan ideal yang diinginkan, sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi daerah di masa depan selama lima (5) tahun memimpin. Misi merupakan jabaran tentang apa yang akan dilakukan, siapa penerima manfaat, apa kompetensi utama daerah dan mengapa itu perlu dilakukan. Visi dan misi tersebut sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai utama (core values) yang dianut dan berkembang didalam masyarakat. Nilai-nilai utama ini merupakan landasan operasional yang dapat menstimulus stakeholder untuk mencapai visi dan misi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti Kepala Daerah yang terpilih secara langsung. RPJMD disusun berdasarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/ kapasitas keuangan daerah.  Dalam upaya mendapatkan RPJM Daerah yang dapat mengantisipasi  kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan, maka penyusunannya perlu dilakukan secara komprehensif dan lintas pemangku kepentingan (stakeholder).

Sehingga RPJM dapat di jadikan rujukan dalam perumusan dan target pencapain yang ingin di capai selama lima tahun, contoh sederhananya bahwa setiap kabupaten/kota menargetkan pengentasan kemiskinan sebesar 15 % selama lima tahun kepemipinannya, sehingga di butuhkan perecanaan yang jelas dan program kegiatan apa yang harus di lakukan untuk mencapai target tersebut, dan untuk mencapai itu perlu ada kerangka regulasi yang kuat, kemudian juga reformasi birokrasi menjadi penting untuk dilakukan guna menimalisir belanja aparatur dan lebih mendekatkan fungsi pelayanan kepada rakyat dengan memangkas birokrasi, serta memaksimalkan anggaran fokus kepada pembangunan untuk desa dan rakyat.

Selain itu perlu di fikirkan oleh daerah adalah bagaimana menghidupkan sektor riil yang dapat sesegera mungkin mengatasi pengangguran, misalnya dengan menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang di kelola secara modern dan professional  berdasarkan potensi daerah masing-masing, dan juga tentu tak kalah penting adalah mendorong gampong dan desa untuk mendirikan Badan Usaha Gampong (BUMG) dalam bentuk koperasi rakyat untuk  menampung dan membeli hasil-hasil perkebunan rakyat, karena tujuh puluh persen (70%) PAD Provinsi NAD dari sektor pertanian. Sektor riil dalam bentuk BUMD yang mudah dan sederhana dan bisa di kerjakan dengan managemen sederhana adalah altrenatif untuk mengurangi pengangguran, misalnya pabrik pembuatan pabrik saus, pabrik kecap dan industri-industri dasar lainnya yang tentunya tidak membutuhkan modal  besar, tapi dapat menggerakkan sektor riil, dengan bergeraknya sektor riil dan industri dasar tentu membangun industri yang lebih besar akan lebih mudah. Dan tentu berhutang bukanlah pilihan utama, masih banyak sektor yang bisa di kerjakan dengan melihat aspek SDA yang melimpah, karakter hutang tidak menunjukkan perbedaan visi yang jelas antara pemerintah Aceh baru dengan pemerintahan Indonesia

Dan juga tentunya Dewan Perwakilan Rayat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) hendaknya juga memaksimalkan tunjangan-tunjangan yang di peroleh untuk turun dan melihat konstituennya di desa-desa agar dapat melihat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pihak eksekutif, fungsi anggaran yang melekat pada legislatif dapat dipakai untuk mendorong eksekutif agar lebih memaksimalkan peran dan fungsinya dalam hal pengurangan kemiskinan dan  untuk kepentingan dan keberlangsungan pembangunan, sehingga target pemerintah khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dapat di capai secara bersama-sama.

           

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d blogger menyukai ini: