Minyak Goreng

Rakyat belakangan hari ini semakin menjerit dalam lingkaran beban ekonomi yang semakin berat, yah betapa tidak dalam waktu dua bulan belakang periode bulan may dan juni harga minyak goreng di pasaran mencapai level 9500 kg, “sangat memberatkan keluh seorang pembeli di salah satu pasar tradisional”. Dan kita juga di suguhi tontonan di media cetak dan elektronik pemandangan antrian rakyat kecil yang sedang menunggu jatah minyak goreng Operasi Pasar (OP) yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng di pasaran.

Cerita ini tentu bertolak belakang dengan tingginya harga Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama pembuatan minyak goreng di pasaran dunia. Volume ekspor minyak kelapa sawit (CPO) selama april 2007 mengalami kenaikan sekitar 200 ribu ton yakni 1,088 juta ton pada bulan maret meningkat menjadi 1,235 juta ton. Kenaikan ini di picu naiknya harga CPO dunia yang meroket hingga sempat melampui 850 Dollar AS per ton-nya (Antara News). Berbagai langkah di tempuh pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng, pilihan opsipun di tawarkan dari Program Stabilisasi Harga (PSH), menaikkan pungutan Ekspor dari 1,5 % menjadi 6,5%, program mewajibkan pasokan dalam negeri, domestic market obligation (DMO), dan pemberian subsidi dalam penjualan minyak goreng (Koran Tempo, Selasa 12 Juni 2007).

Menarik untuk di bahas tentang kontradiksi dan fakta di atas tentang tanggung jawab Negara terhadap rakyat, kebijakan dan regulasi yang pro rakyat. Jelas bahwa kondisi ini ini bukan hanya baru kali ini terjadi, beberapa tahun belakangan juga harga minyak goreng pernah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini dipengaruhi lemahnya control Negara terhadap industri kebutuhan dasar rakyat, adanya peluang dari pelaku usaha untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tanpa memperhatikan kebutuhan dalam negeri untuk rakyat, akibat dari praktek dan perselingkuhan yang dilakukan Negara dan pengusaha selalu merugikan hak-hak dasar rakyat dan kewajiban Negara atas kesejahteraan rakyat.

Konteks Aceh

Kran investasi yang di buka oleh Gubernur Irwandi Yussuf khususnya di sector pengembangan sector kelapa sawit dan minyak curah (goreng) hendaknya tidak mencontoh perilaku buruk perselingkuhan tersebut, kerangka regulasi dan rule of games dalam system investasi pengembangan sector kelapa sawit harus di kaji strategis dengan aspek dapat memenuhi kebutuhan domestic/local dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh. Jadi basis perhitungan dalam pengembangan sector kelapa sawit CPO dan miyak goreng adalah dengan mempertimbangkan target pencapaian persentase maksimal kemampuan industri pengembangan kelapa sawit dan minyak goreng ini memenuhi kebutuhan local. Misalnya asumsikan aja bahwa pada saat ini kebutuhan minyak goreng provinsi NAD 100 persen di datangkan dari luar Aceh, selanjutnya pemerintah harus membangun komitmen yang jelas dengan investor untuk memenuhi misalkan saja 25% kebutuhan daerah dalam waktu 10 tahun. Dengan target pasti, maka perlu ada aturan-aturan main yang jelas bukan??

Aturan awal permainan harus sudah di mulai dari proses dan prasyarat, ini tentunya bukan untuk menghambat iklim investasi di Aceh, tapi demi keberlangsungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Langkah awal bisa berupa aturan yang tidak membenarkan investor mempunyai kepemilikan atas lahan, akan tetapi hanya hak pakai aja dan waktunya di batasi tidak boleh lebih dari 35 tahun , hal ini untuk mempermudah control daerah terhadap investasi, dan juga agar peranan pemerintah maksimal, sebut aja bahwa lahan merupakan penyertaan modal pemerintah dan di hitung sebagai bagian dari saham pemerintah dalam system investasi yang akan dilakukan.

Selanjutnya persoalan lahan inti (kebun inti), harus ada aturan tegas yang mengatur tentang ini, pemerintah harusnya mengatur tentang persentase kepemilikan lahan inti (kebun kelapa sawit) yang harus di miliki investor, dan berapa persentase kewajiban investor untuk menampung buah kelapa sawit dari kebun rakyat (Pola PIR). Asumsinya seperti ini, misalkan saja untuk memproduksi empat ribu ton/bulan CPO sebagai bahan baku utama minyak goreng, investor memerlukan jumlah tandan buah segar (TBS) sebanyak 21 ribu ton/bulan dengan kapasitas pengolahan pabrik kelapa sawit (PKS) 60 ton/jam, dan untuk memenuhi lima puluh persen kebutuhan dari 21 ribu ton/bulan TBS berapa jumlah lahan yang di perlukan oleh perusahaan/investor. Sisa dari 50% kebutuhan ini harus di ambil dari kebun rakyat dengan pola PIR.

system ini jelas akan membuat pengusaha tidak akan melakukan tindakan-tindakan spekulasi harga sawit rakyat dan rakyat juga bisa menentukan harga sawit jika harga CPO di pasaran dunia naik, dan tentunya perusahaan mau tidak mau harus membeli sawit hasil kebun rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dan kapasitas produksi pabrik. Dan asosiasi petani sawit akan menjadi mitra strategis perusahaan dalam system investasi saling menguntungkan. Tidak hanya perusahaan yang untung, tapi juga masyarakat petani sawit akan merasakan manfaat nyata jika system ini berlaku.

Juga pemerintah harus mengatur tentang peran serta perusahaan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, misalnya saja ada aturan yang mengharuskan setiap perusahaan untuk menyisihkan sedikit keuntunganya, bisa 1% atau 2% dari total keuntungan untuk riset-riset pengembangan industri hasil olahan CPO, misalnya obat-obatan, produks tekstil, bio diesel, dan industri kosmetik. Lembaga pendidikan tinggi harus benar-benar di dorong untuk menjadi motor pengembangan teknologi pertanian dan perkebunan sehingga kemandirian atas produk dan teknologisasi pertanian dan perkebunan dapat di capai.

 

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d blogger menyukai ini: