Berdaulat Atas Sumber Daya Alam Sendiri

Presiden Sukarno dalam biografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia (Gunung Agung, Jakarta, 1980), bertutur pada Cindy Adams, sang penulis biografi presiden pertama RI itu, bahwa keputusan untuk menjadi presiden seumur hidup adalah semata-mata kehendak DPR. Bukan kehendaknya. Alasannya, karena tidak ada satupun figur yg pantas menjadi penggantinya.

 

Bung Karno, yg akrab dipanggil BK, adalah pribadi dg berbagai predikat istimewa: negarawan ulung, founding father Indonesia, pemikir, filsuf, dan kehidupan masa mudanya yg aktif dalam gerakan pro kemerdekaan membuat dia juga dikenal sebagai seorang yg egaliter. Dialah inventor istilah Bung dan tradisi pake peci hitam yg

umumnya dipakai “kalangan wong cilik” dan sekarang menjadi mentradisi di kalangan pejabat dan para ustadz (soal ini silahkan merujuk ke biografi di atas).

 

Namun, kehidupan yg penuh pemujaan (baca: penjilatan) oleh orang-orang di sekitarnya membuat sosok sekaliber dia tidak tahan. BK tidak lagi konsisten dg prinsip-prinsip perjuangannya. Kebebasan pers diberangus, tokoh-tokoh yg tak dia sukai ditahan termasuk kalangan budayawan dan agama seperti Buya Hamka dan Mochtar Lubis.

dan begitu juga perlawanan Aceh pada masa Tgk. Daud Buereeh yang di jawab sukarno dengan mengirimkan tentara ke Aceh untuk menumpas pemberontakan (bahasa sukarno) DI TII.

Terlepas dari kelebihan dan kekuarangan Ir. Sukarno, banyak hal yang dia lakukan untuk mendorong Indonesia lebih mandiri dan bermartabat, dan yang paling penting tentunya adalah mendorong penguasaan atas sumber daya alam dengan baik untuk membangun bangsa. Hal ini dapat kita cermati, Pada awal 1960-an minyak mencakup seperempat dari total ekspor RI.

Industri ini didominasi multinational corporation atau MNC yang

menanam modal 400 juta dollar AS dan diperkirakan melonjak ke satu

miliar dollar AS tahun 1965.

Caltex Amerika Serikat (AS) menguasai 85 persen ekspor, Stanvac (AS) 5

persen, dan Permina 10 persen. Tahun 1963 total ekspor RI 94 juta

barrel per tahun atau 1,7 persen dari konsumsi dunia.

Ekspor minyak dikuasai Shell (Belanda) yang per tahunnya 43 juta

barrel—sementara Stanvac 10 juta barrel. Penerima terbesar adalah AS,

Jepang, dan Australia .

Sejak tahun 1951, Bung Karno (BK) membekukan konsesi bagi MNC dan

memberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1960. UU ini menegaskan, “Seluruh

pengelolaan minyak dan gas alam dilakukan negara atau perusahaan negara.”

Sejak merdeka, MNC berpegang pada “let alone agreement”. Cara ini

menghindari nasionalisasi, namun juga mewajibkan MNC mempekerjakan

tenaga lokal lebih banyak lagi.

Pembekuan konsesi membuat MNC kelabakan karena laba menurun dan

produksi terhambat. “Tiga Besar” (Stanvac, Caltex, dan Shell) meminta

negosiasi ulang.

BK menjawab, kalau MNC menolak UU No 44/1960, ia akan jual konsesi ke

Jepang. Maret 1963 BK mengatakan, “Saya berikan Anda waktu beberapa

hari untuk berpikir dan saya akan batalkan seluruh kontrak lama jika

Tuan-tuan tak mau terima tuntutan saya.”

Apa tuntutan BK? Ia minta Caltex menyuplai 53 persen dari kebutuhan

domestik yang harus disuling Permina. Surplus produksi yang dihasilkan

Tiga Besar harus dipasarkan ke luar negeri dan hasilnya diserahkan ke RI.

Caltex wajib menyerahkan fasilitas distribusi dan pemasaran dalam

negeri dan biaya prosesnya diambil dari laba ekspor. Caltex juga

menyediakan valuta asing yang dibutuhkan untuk biaya pengeluaran dan

investasi modal yang dibutuhkan Pertamina.

Masih kurang, BK menuntut Caltex menyuplai kebutuhan minyak tanah dan

BBM dalam negeri. Formula pembagian laba 60 persen untuk RI dalam mata

uang asing dan 40 persen untuk Caltex dihitung dalam rupiah.

Karuan saja Caltex panik dan minta bantuan Presiden John F Kennedy.

Mereka menilai tuntutan BK tak masuk akal dan bisa membuat Caltex

bangkrut.

Tadinya Washington DC menganggap BK gertak sambal. Namun, waktu

Presiden China Liu Shaoqi dan menteri Uni Soviet datang ke Jakarta

membahas penjualan konsesi, mereka sadar BK tak main-main.

Duta Besar AS di Jakarta Howard Jones pusing. “Jika Tiga Besar keluar,

AS tak punya pilihan kecuali membatalkan bantuan ekonomi. Jangan

mengancam, BK tak bisa ditekan,” lapor Jones ke Kennedy.

Saat itu RI baru mau ikut program paket stabilisasi IMF yang

ditawarkan Kennedy. Sehari setelah penandatanganan paket itu, BK

menerbitkan “Regulasi 18” yang isinya tuntutan resmi dia.

BK tak mau paket stabilisasi dikaitkan dengan Regulasi 18. Kennedy

ketar-ketir dan segera mengirimkan utusan khusus, Wilson Wyatt, ke

Tokyo , “mencegat” BK yang berada di Jepang.

Lewat negosiasi alot, BK dan Wyatt menyepakati sistem “kontrak karya”

yang disahkan DPR, 25 September 1963. Intinya , RI memiliki kedaulatan

atas kekayaan migas sampai ke tempat penjualan (point of sale).

MNC cuma kontraktor: Stanvac untuk Permina, Caltex untuk Pertamin, dan

Shell untuk Permigan. Jangka waktu dan area konsesi dibatasi

dibandingkan dengan kontrak-kontrak lama.

MNC menyerahkan 25 persen area eksplorasi setelah 5 tahun dan 25

persen lainnya setelah 10 tahun. Pembagian laba tetap 60:40, MNC wajib

menyediakan kebutuhan untuk pasar domestik dengan harga tetap dan

menjual aset distribusi-pemasara n setelah jangka waktu tertentu.

MNC mau menerima karena yang penting batal kehilangan konsesi. Kennedy

dan Kongres langsung menyetujui paket stabilisasi IMF, yang oleh BK

diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Nasional (RPN) Ketiga yang

berlaku delapan tahun (1961).

Tahap pertama RPN mencapai swasembada sandang-pangan, tahap kedua

memulai industrialisasi. Jangan-jangan RPN jauh lebih baik

dibandingkan dengan Repelita.

Bandingkan kontrak karya dengan profit-sharing agreement (PSA) ala

Orde Baru yang justru antinasionalisasi. PSA seolah menempatkan RI

sebagai pemilik, MNC kontraktor.

Namun, pada praktiknya MNC yang mengontrol ladang yang mendatangkan

laba berlipat ganda—mirip kolonialisme. PSA pernikahan ideal antara

kontrak bagi hasil yang seolah menempatkan RI jadi majikan dan sistem

kontrak berbasis konsesi/lisensi yang profit oriented.

RI seakan pegang kendali, padahal MNC-lah yang punya kedaulatan.

“Klausul stabilisasi” PSA mengatakan UU RI tak berlaku bagi setiap

kegiatan MNC dan tak bisa jadi rujukan jika sengketa terjadi—yang

berlaku hukum internasional yang tak kenal kepentingan nasional.

“Cerita sukses” PSA ini yang dipakai MNC untuk menguras minyak Irak.

Ironisnya BK malah dikagumi presiden yang bukan orang sini: Evo Morales.

Populasi 100 juta, 70 persen di desa dan lebih dari 50 persen GNP

berasal dari pertanian—dari industri 15 persen. Utang luar negeri 2,5

miliar dollar AS walau inflasi membengkak akibat PRRI/Permesta,

Konfrontasi, dan pembebasan Irian Barat.

Tingkat melék huruf naik dari 10 ke 50 persen (1960). Sukses BK

lainnya yang sering disebut orang luar negeri adalah membenahi

pendidikan karena kualitas kurikulum membuat generasi muda siap

bersaing di tingkat internasional.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d blogger menyukai ini: